Skip to main content

Gaungkan Resolusi Jihad, Panglima Santri NU Ajak Masyarakat Perangi Radikalisme dan Kebodohan

SURABAYAIMediabidik.Com - Dikatakan oleh K.H. Umarsyah H.S. sebagai Panglima Santri NU ketika seminar yang digelar oleh PCNU Surabaya, yang dihadiri juga oleh Walikota Eri Cahyadi bersama Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Royce, S.I.K., M.H., beserta jajaran di seluruh kota Surabaya.

Bahwa pada saat itu digelar Muktamar di Banjarmasin 1936 yang terjadi pergumulan pemikiran, untuk konsep negara kita ini seperti apa dan bagaimana untuk merebut kemerdekaan itu pada waktu itu.

"Baru kemudian terorganisir secara baik dan secara meluas akhirnya bisa merebut kemerdekaan dari tangan Belanda," kata Umarsyah ketika menggelar seminar Resolusi Jihad di Hotel Majapahit, Rabu (23/08/2023).

"Kemudian ada informasi bahwa tentara sekutu bersama Belanda akan kembali menyerang dan mengambil kemerdekaan setelah pasca 17 Agustus 1945," imbuh Umarsyah.

Panglima NU ini mengatakan, disitulah terjadi peran para Ulama dan para Kyai mengemuka dan lahirlah resolusi jihad 22 Oktober 1945, yang sebenarnya tidak secara tiba-tiba dengan proses yang panjang.

"Resolusi Jihad pada waktu itu mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk turun berperang melawan penjajah, dan Alhamdulillah semangat Resolusi Jihad itu membuat semua rakyat turun untuk berperang melawan penjajah. Terutama melawan tentara sekutu," ungkap Umarsyah.

"Sehingga kita tahu, klimaksnya adalah di tanggal 10 November 1945. Kemudian momen itu dijadikan sebagai momen sejarah yang dikenal sebagai gerakan 10 November," imbuh lagi Umarsyah.

Menurut Umarsyah, dari situ juga lahirlah sebutan untuk kota Surabaya ini sebagai kota pahlawan. Tapi ada satu hal yang kita lihat masih minimnya pengakuan peran para santri dan peran Kyai terhadap momen-momen sejarah itu seolah tenggelam.

"Tapi kami anggap sebagai sebuah hal yang biasa. Karena memang para santri dan Kyai tidak menuntut ada imbal balik penghargaan apapun," tegas Umarsyah.

Panglima NU ini juga memaparkan, bahwa kita sebagai generasi ketiga setelah kemerdekaan ini melihat, bahwa sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Resolusi Jihad itu sangat-sangat membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia.

"Membangkitkan semangat daya juang kita, tapi kan sekarang kita tidak berhadapan dengan penjajah. Oleh karena itu kita angkat ini, kita ulik dan kita sebar luaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Resolusi Jihad untuk apa? Untuk melawan hal-hal yang tidak kita inginkan yang kita anggap musuh, yaitu masalah Indonesia masalah radikalisme masalah radikalisme, hedonisme, kemiskinan dan kebodohan. Itu kita jadikan sebagai penyemangat," beber Umarsyah.

Umarsyah menyerukan, Insya Allah kalau ini kita serius kemudian kita akan perjuangan, maka itu nanti akan dikenal juga di hari pahlawan. Sedangkan gerakan 10 November tidak hanya diinisiasi oleh satu atau dua orang tokoh saja.

"Tetapi peran Kyai dan peran para santri akan terlihat. Di situ data dan fakta sejarah inilah yang sekarang kita gali terus untuk mendukung asumsi kita. Malah bukan asumsi lagi, tapi kenyataan yang ada di tahun-tahun itu," ujar Umarsyah. 

Panglima NU ini selalu menekankan harus kontekstual, artinya bangsa kita tidak terpenjara. Tidak tersandera oleh suasana, bahwa negara kita saat ini adalah negara yang memang tidak sedang dijajah.

Melainkan harus melihat kenyataan, bahwa saat ini musuh bersama kita adalah radikalisme, hedonisme, kemiskinan dan kebodohan.

"Nah itu nanti yang akan kita perangi, karena Resolusi Jihad itu nanti akan kita jadikan sebagai nilai dasar untuk menggerakkan generasi sekarang. Sehingga generasi mendatang sudah siap untuk setiap saat melawan musuh-musuh yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman," pungkas K.H. Umarsyah H.S. selaku Panglima Santri NU dan juga Ketua PCNU Surabaya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...