Skip to main content

PAD Surabaya Turun, Dewan Minta Pemkot Harus Berani Tindak Tegas Penunggak Pajak

SURABAYAIMediabidik.Com– Mochammad Machmud anggota Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi Gabungan Demokrat Nasdem, mengatakan bahwa semua sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya mengalami penurunan yang signifikan.

Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber di acara Podcast JUDES Indonesia pada Rabu (2/8/2023). Dan menurutnya berdasarkan data anggaran APBD Surabaya 2024 yang disajikan sendiri oleh Pemkot Surabaya,

"Setelah saya cek di dalamnya, ternyata semua turun. Mulai pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak bumi bangunan (PBB) semua turun,"kata Machmud.

Oleh karenanya, dia mendesak agar Pemkot Surabaya berani bertindak tegas terhadap pengusaha yang sampai saat ini masih berstatus sebagai penunggak pajak daerah.


"Jangan hanya tegas saat berhadapan dengan PKL, tapi masih memberikan ampunan (tenggang waktu) terhadap para pengusaha yang menunggak pajak, apalagi yang jumlahnya sangat besar. Tindak saja sesuai aturan," tegasnya.

Disamping itu, kata Machmud, ini menunjukkan jika ada yang salah dalam manajemen keuangan Pemkot Surabaya.

"Ini menurut saya ada yang salah di sini. Saya sampaikan ke pak Ikhsan (Sekda-red) di forum. Pak Ikhsan sendiri ya bingung dan tak bisa menjawab. Ini kan aneh, eman," ujar Machmud.

Diakhir paparannya, Machmud menegaskan jika kritik dan masukan yang disampaikan tidak asal, apalagi mengarang cerita. Karena berdasarkan data dan angka yang bisa dibaca dengan jelas. "Semua datanya ada di saya dan angka-angkanya bisa dibaca (dipelajari) dengan mudah," pungkasnya. (red)

Teks foto : Mochammad Machmud anggota Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi Gabungan Demokrat Nasdem. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...