PAD Surabaya Turun, Dewan Minta Pemkot Harus Berani Tindak Tegas Penunggak Pajak

SURABAYAIMediabidik.Com– Mochammad Machmud anggota Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi Gabungan Demokrat Nasdem, mengatakan bahwa semua sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya mengalami penurunan yang signifikan.

Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber di acara Podcast JUDES Indonesia pada Rabu (2/8/2023). Dan menurutnya berdasarkan data anggaran APBD Surabaya 2024 yang disajikan sendiri oleh Pemkot Surabaya,

"Setelah saya cek di dalamnya, ternyata semua turun. Mulai pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak bumi bangunan (PBB) semua turun,"kata Machmud.

Oleh karenanya, dia mendesak agar Pemkot Surabaya berani bertindak tegas terhadap pengusaha yang sampai saat ini masih berstatus sebagai penunggak pajak daerah.

"Jangan hanya tegas saat berhadapan dengan PKL, tapi masih memberikan ampunan (tenggang waktu) terhadap para pengusaha yang menunggak pajak, apalagi yang jumlahnya sangat besar. Tindak saja sesuai aturan," tegasnya.

Disamping itu, kata Machmud, ini menunjukkan jika ada yang salah dalam manajemen keuangan Pemkot Surabaya.

"Ini menurut saya ada yang salah di sini. Saya sampaikan ke pak Ikhsan (Sekda-red) di forum. Pak Ikhsan sendiri ya bingung dan tak bisa menjawab. Ini kan aneh, eman," ujar Machmud.

Diakhir paparannya, Machmud menegaskan jika kritik dan masukan yang disampaikan tidak asal, apalagi mengarang cerita. Karena berdasarkan data dan angka yang bisa dibaca dengan jelas. "Semua datanya ada di saya dan angka-angkanya bisa dibaca (dipelajari) dengan mudah," pungkasnya. (red)

Teks foto : Mochammad Machmud anggota Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi Gabungan Demokrat Nasdem.

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog