Skip to main content

Ini 4 Tuntutan Mahasiswa PMII Unitomo Kepada Dispendik Jatim

SURABAYAIMediabidik.Com - Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Perjuangan Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar demonstrasi di depan Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur, Rabu (16/8).

Koordinator aksi PMII Perjuangan Abdul Aziz mengatakan, demonstrasi untuk menyikapi karut marut nya PPDB 2023 di  wilayah Jatim.

Sebab menurutnya, PPDB banyak mengalami problematika, seperti masalah baju atau seragam sekolah di Malang, Sidoarjo di Surabaya bahkan di Madura, yang harganya dinilai kemahalan. 

Kemudian dengan sistem zonasi, menyebabkan 4628 siswa di Surabaya tidak dapat mengenyam pendidikan lebih lanjut di sekolah negeri. 

"Sehingga kami meminta sukarela kepala Dispendik Jatim memundurkan diri," katanya.

Terhadap hal itu, maka PMII Perjuangan menyampaikan 4 pernyataan 

1. Meminta dengan hormat dan sukarela kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur ARIES AGUNG PAEWAI untuk mengundurkan diri dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu melaksanakan tupasnya. 

2. Melakukan evalusi mendalam terhadap kinerja dinas pedidikan diseluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, dikarenakan masih banyak sekolah Negeri di Jawa Timur yang masih memungut biaya UKT atau berupa lainnya yang diwajibkan untuk siswanya. 

3. Mencopot kepala sekolah yang terlibat dalam praktik pemungutan liar (pungli) dalam lingkungan dinas pendidikan Jawa Timur. Dalam linkup ini banyak wali murid yang mengeluh atas diwajibkannya pembelian seragam di koprasi sekolah dengan harga tinggi dan masih berupa kain. 

4. Mendesak Dinas Pendidikan untuk menghapus Sistem Zonasi dalam dunia pendidikan. Karena dengan adanya sistem Zonasi ini sangat merugikan bagi mereka yang berprestasi tapi tidak bisa masuk dalam sekolah favorit, dan tidak adanya kerataan sekolah negeri dalam setiap wilayah. 

"Kami menduga pengadaan baju di sekolah dilakukan sepihak, kami juga menduga ada pembelian kursi, dan kami menuntut menghapus sistem zonasi," demikian Abdul Aziz.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni