Skip to main content

Bank Jatim Sinergi dengan Pemkot Malang untuk Revitalisasi Alun-Alun

MALANG|Mediabidik.Com - Dalam rangka menjalin sinergitas antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Bank Jatim telah resmi melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemkot Malang terkait Revitalisasi Alun-Alun Merdeka Kota Malang. 

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Pemimpin Bank Jatim Cabang Malang Kamiliah dengan Walikota Malang Sutiaji, dan disaksikan oleh Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin, di Alun-Alun Merdeka, pada Rabu (23/8/2023).

Zulhelfi menjelaskan, revitalisasi ini merupakan rangkaian kegiatan penambahan nilai aset dan fasilitas serta fungsi Alun-Alun Kota Malang sebagaimana yang telah disepakati. Di samping juga, sekaligus sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar. 

Menurut Zulhelfi, revitalisasi alun-alun sebenarnya memiliki makna luas dalam memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Sebab, kegiatan ekonomi banyak menggeliat di kawasan alun-alun. Selain itu, tempat ini juga bisa menjadi wadah berbagai kegiatan serta jujukan wisata warga. "Kalau alun-alunnya bagus, maka masyarakatnya pasti bahagia," tegasnya. 

Revitalisasi Alun-Alun Kota Malang yang merupakan ruang terbuka publik tersebut, diharapkan bisa menambah keindahan dan meningkatkan daya tarik masyarakat maupun pengunjung saat datang ke Kota Malang. Sehingga icon Kota Malang dapat lebih kuat lagi. "Kami juga harap alun-alun ini nantinya bisa menjadi pusat digital. Seperti pembayaran retribusi parkir memakai digital, bayar pajak pakai digital, dan lain-lain," ucap Zulhelfi.

Selain itu, pihaknya juga berpesan agar Bank Jatim Cabang Malang dapat terus bersinergi serta berjalan beriringan dengan program yang dijalankan oleh Pemkot Malang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi daerah. "Semoga Bank Jatim senantiasa berkomitmen menjadi mitra kerja yang baik bagi Pemkot Malang, serta pelayanan kami dapat terus bermanfaat bagi semua nasabah, khususnya di Kota Malang," tutur Zulhelfi.

Sementara itu, Sutiaji mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Jatim, karena telah bersedia membranding dan merevitalisasi Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Pihaknya berharap semoga kolaborasi ini dapat bermanfaat untuk mendukung program pemkot dan untuk masyarakat sekitar.

"Seperti harapan Bank Jatim, semoga alun-alun ini juga bisa menjadi pusat digitalisasi. Karena kalau Malang tak menjadi digital, itu rugi. Sebab, di sini ada puluhan perguruan tinggi yang mempunyai jurusan/fakultas IT. Tiap tahunnya juga ada lebih dari tiga ribu anak yang punya predikat sarjana IT. Mudah-mudahan ini bisa saling melengkapi," paparnya. Sehingga angka literasi masyarakat terhadap perbankan bisa semakin meningkat lagi.

Selain penandatanganan perjanjian kerja sama, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkontribusi besar untuk Bank Jatim. (rinto)

Caption: Usai penandatangan perjanjian kerja sama antara Pemimpin Bank Jatim Cabang Malang Kamiliah dengan Walikota Malang Sutiaji, dan disaksikan oleh Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni