Diusir Pemilik Lahan, Puluhan Pedagang Pasar Tempurejo Wadul Dewan

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi B DPRD Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), menyusul aduan pedagang Pasar Tempurejo yang terancam tidak bisa lagi membuka lapak dagangan. RDP yang digelar pada Rabu (23/08/2023) tersebut, dihadiri sejumlah perwakilan pedagang, Dinas Koperasi Perdagangan dan Usaha Menengah Kota Surabaya, dan sejumlah dinas serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Maria salah seorang perwakilan pedagang mengatakan, dirinya bersama pedagang lainnya tidak diperbolehkan lagi beraktifitas. Karena kebijakan PT Babatan Kusuma Jaya, yang tidak lagi mengijinkan sewa lahan miliknya kepada pedagang.

"Kami dapat surat tanggal 31 Juli 2023 dari PT Babatan Kusuma Jaya. Bahwa masa kontrakan sudah habis waktunya dan tidak bisa diperpanjang kembali. Sehingga kami diminta untuk segera mengosongkan pasar," terangnya usai Rapat Dengar Pendapat.

Menurut Maria, surat pemberitahuan tersebut mendadak, tanpa didahului sosialisasi. Sehingga pedagang Pasar Tempurejo bingung karena dipaksa pindah. Padahal terdapat 110 pedagang yang sudah belasan tahun menempati Pasar Tempurejo

"Kalau mau pindah, kemana. Harapan kita kalaupun dipindah tidak jauh dari lokasi lama. Di Pasar Tempurejo kami menyewa lahan sebesar Rp 4 juta sampai Rp 7 juta per tahun tiap lapak," imbuhnya.

Sementara itu Ketua Komisi B, Luthfiyah mengatakan, pihaknya menawarkan solusi relokasi terhadap pedagang Pasar Tempurejo. Antara lain ditempatkan ke pasar yang dikelola Dinas Koperasi Perdagangan dan Usaha Menengah Kota Surabaya.

"Dinas koperasi bilang insya Allah bisa dan tidak harus kumpul jadi satu. Atau di pasar yang dikelola PD Pasar Surya. Tinggal sekarang pedagang ini mau atau tidak. Mereka mau berembuk dulu dengan seluruh pedagang," jelasnya.

Lebih lanjut Lutfiyah mengatakan, kalau persoalan ini belum selesai, Komisi B akan menggelar rapat lanjutan pihak terkait.

"Termasuk PT Babatan Kusuma Jaya yang hari ini berhalangan hadir. Serta PD Pasar Surya juga untuk membantu mencari solusinya," pungkasnya.(red)

Teks foto : Pedagang pasar Tempurejo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Surabaya.

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog