Skip to main content

Peduli Buruh Pabrik, Pemprov Kolaborasi dengan Bank Jatim Salurkan Bantuan Langsung Tunai

SURABAYA|Mediabidik.Com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) kembali menyalurkan bantuan sosial demi meningkatkan perekonomian rakyat. Kali ini, bantuan sosial diberikan kepada 5.030 buruh pabrik berupa uang tunai. 

Bantuan langsung tunai tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, di PT HM Sampoerna Rungkut 2, pada Kamis (24/8/2023).
 
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani menjelaskan, dari total 5.030 buruh yang menerima bantuan, sebanyak 97 persennya adalah pekerja perempuan. "Ini membuktikan bahwa perempuan-perempuan di sini tangguh dan bahkan tak sedikit yang sudah bekerja lebih dari 25 tahun," urainya.

Restu juga memaparkan, 5.030 buruh yang hadir tersebut berasal dari lima perusahaan. "Dari angka itu, sebanyak 4.700 buruh bekerja di PT HM Sampoerna," lanjutnya.

Sebagai informasi, secara total, bantuan dari pemprov akan disalurkan kepada 9.259 orang yang tersebar di 54 perusahaan dan berasal dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Kemudian anggaran yang disediakan oleh pemprov untuk bantuan tersebut sebesar Rp 13,8 miliar. 

"Kita mulai di Surabaya ini, karena jumlahnya luar biasa, yaitu 5.030. Untuk Sisanya masih ada 4.229 lagi yang belum disalurkan terdiri dari Bakorwil Madiun, Bojonegoro, Malang, dan Jember. Nanti itu akan disesuaikan dengan kesiapan Bank Jatim dalam hal pembukaan rekening kolektif dan kesepakatan dengan perusahaan terkait,"ungkap Restu.

Adapun bantuan uang tunai yang telah diberikan kepada 5.030 buruh pabrik rokok itu sebesar Rp 1.500.000 per orang dalam bentuk Tabungan Siklus Bank Jatim. 

Selain itu, di PT HM Sampoerna juga terdapat dua mobil kas keliling Bank Jatim untuk melayani transaksi keuangan para buruh. 
 
Menurut Busrul, bantuan berupa uang tunai ini diharapkan dapat meringankan beban seluruh buruh rokok serta sebagai bentuk konkrit kepedulian Bank Jatim terhadap lingkungan sekitar. "Tak hanya fokus untuk bisnis, Bank Jatim juga tentunya akan terus membangun value dan nilai-nilai yang baik untuk seluruh masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini juga merupakan salah satu wujud gotong royong kita bersama untuk memajukan ekonomi," tuturnya.

Pihaknya berkomitmen akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Jatim demi mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Jawa Timur. "Semoga Bank Jatim bisa terus memberikan kontribusi yang positif untuk negeri," tegas Busrul.

Sementara itu, Khofifah mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan ini. Antara lain PT HM Sampoerna, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan Bank Jatim. "Semoga bantuan uang tunai hari ini dapat memberikan keberkahan untuk kita semua,"tutupnya. (rinto)

Caption: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, foto bersama buruh pabrik usai salurkan bantuan langsung tunai. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni