Skip to main content

Jelang Pelaksanaan, Dishub Surabaya Gandeng Polri Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

SURABAYAIMediabidik.Com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, menjelang pelaksanaan pembangunan Terowongan Joyoboyo yang akan dimulai pada bulan Agustus 2023.

Tundjung Iswandaru Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) kota Surabaya mengatakan, saat ini masih dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi, semoga saja dalam pelaksanaan lancar tidak ada kendala. 

"Kalau tidak ada kendala mungkin Agustus bisa jalan, tapi kalau ternyata dari evaluasinya tidak clear berarti belum bisa dikerjakan." terang Kadishub Surabaya, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Sabtu (5/8/23). 

Lebih lanjut Tundjung menerangkan, saat ini lagi proses evaluasi dokumen, dari panitia lelang diserahkan ke dinas dan dinas melakukan evaluasi dan proses evaluasi belum selesai, keputusan dinas seperti apa, nanti baru diramaikan. 

"Untuk waktu evaluasi berapa lama yang tau PPK nya, pak Agung coba sampean tanya ke pak Agung. "ujarnya. 

Sementara Agung Karyadi Kabid Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya mengatakan, terkait rencana pelaksanaan pembangunan Terowongan Joyoboyo, kita sudah rapat beberapa kali dengan bagian lantas baik tingkat polsek Wonokromo, Polrestabes Surabaya maupun Polda Jatim. 

"Jadi dari hasil rapat tersebut, nanti teman-teman lantas akan membantu kita terkait rencana rekayasa lalu lintas disekitar area project itu. "terang Agung saat dihubungi melalui ponselnya, Minggu (68/23). 

Agung menambahkan terkait kendala, karena jalan Wonokromo adalah jalan utama yang setiap hari dilalui oleh pengendara dari wilayah selatan dan barat menuju pusat kota. Jadi hampir setiap hari terjadi kepadatan lalu lintas. 

"Kemarin saran dari teman-teman Lantas untuk dilakukan rekayasa, diminimalisir terkait dampak yang disebabkan oleh pekerjaan tersebut, " imbuhnya. 

Lebih lanjut dia menjelaskan, terkait kemacetan lalu lintas yang kita antisipasi sebetulnya dibawah tanah itu ada utilitas pipa PDAM, juga ada jaringan trem lama (rel kereta api) milik PT KAI dan kita sudah melakukan kordinasi baik dengan PT KAI maupun PDAM kota Surabaya. 

"Sebetulnya dari pemilik utilitas (PT KAI dan PDAM, red) tidak permasalahkan itu, karena pekerjaan tersebut sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Jadi pemilik utilitas sangat memahami dan siap membantu pelaksanaan pekerjaan tersebut, "ungkapnya.

Perihal pelaksanaan pekerjaan, Agung kembali mengatakan, kalau sesuai schedule pekerjaan tersebut dapat dimulai di bulan Agustus. "Karena mengejar waktu di akhir tahun. "pungkasnya.

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh