Skip to main content

Ini Tanggapan Ketua Fraksi Golkar Soal Polemik Lelang Pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur

SURABAYAIMediabidik.Com - Polemik soal pemenang lelang Pembangunan rumah sakit Surabaya Timur terkait dengan selisih penawaran senilai kurang lebih Rp.18 milyar antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pembangunan Perumahan dengan PT Waskita Karya jangan sampai membuat Pembangunan rumah sakit tersebut menjadi terhambat.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, Masyarakat Surabaya Timur Sudah lama menantikan terbangunnya rumah sakit tersebut, agar tidak ada dikotomi pelayanan dasar pemerintahan antara Masyarakat Surabaya barat, pusat dan timur."Sejak tahun 2020 kami perjuangkan pembangunan rumah sakit ini, Alhamdulillah baru masa Walikota Surabaya Mas Eri Cahyadi ini dapat direalisasikan, kami berharap polemik soal lelang tidak mengggangu tahapan Pembangunan yang sudah direncanakan,  ujarnya. Kamis (31/8/23). 

Toni menambahkan, terkait dengan masukan sesepuh warga Surabaya Yusuf Husni, dirinya mengatakan, dimasa pemerintahan yang terbuka saat ini, setiap masukan public merupakan bentuk partisipasi publik dalam mendukung setiap rencana Pembangunan kota, untuk itu harus ditanggapi secara positif 

"Menurut saya ini bentuk kepedulian terhadap kota yang kita cintai bersama, Pemkot Surabaya tinggal menjelaskan secara gamblang dugaan-dugaan tersebut, sehingga akuntabilitas pemerintahan bisa tercapai," jelasnya.

Antara PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan PT Waskita Karya jelas Toni, keduanya merupakan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), secara filosofis BUMN didirikan untuk merealisasikan penugasan pemerintah dalam membangun Negri, bukan entitas murni swasta yang hanya sekedar mencari keuntungan dalam setiap proyek, namun ada fungsi publik menjalankan tugas pemerintah. 

"Keduanya ini khan BUMN, bersaing secara fair saja dalam setiap persaingan usaha, jangan saling mematikan, apalagi sampai menghentikan Pembangunan yang lama dinantikan oleh Masyarakat Surabaya Timur, itu akan menjadi dosa Sejarah Kementrian BUMN terhadap warga Surabaya karena dianggap tidak mampu mendisiplinkan persaingan usaha antar BUMN karya tersebut," tegasnya.

Yang paling penting lanjut Toni, siapapun kontraktor pelaksana yang membangun rumah sakit Surabaya Timur tersebut, Masyarakat sekitar harus mendapatkan manfaat dari ratusan milyar anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya tersebut, mulai dari serapan tenaga kerja saat Pembangunan dilaksanakan, maupun saat kelak sudah beroperasi. 

"UMKM binaan Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar bisa dilibatkan untuk menyuplai permakanan di lokasi Pembangunan tersebut, sehingga menjadi madu industrialisasi Masyarakat sekitar, ini komitmen yang harus didorong oleh Pemkot ke pemenang lelang,"ungkapnya.

Agar tidak terjadi kecurigaan publik, lanjut Toni, Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya menugaskan anggotanya yang bertugas dikomisi terkait Pembangunan rumah sakit Surabaya Timur ini agar menggelar rapat kerja dengan mitra di Pemkot, sehingga tidak terjadi kegaduhan lagi. 

"Masyarakat butuh penjelasan, dan saya berharap penjelasan pemkot nanti bisa meredakan kecurigaan publik, bagi kami, Pembangunan rumah sakit Surabaya Timur itu tidak boleh tertunda, karena rakyat sudah lama menanti, "pungkasnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni