Skip to main content

Pemprov Jatim Bersama Bank Jatim Salurkan Bantuan Sosial ke Bangkalan

BANGKALAN|Mediabidik.Com - Dalam rangka mendukung Program Nawa Bhakti Satya Gubernur Jatim Sejahtera, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memfasilitasi penyaluran bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. 

Bantuan kepada 150 orang penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) itu, diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim Eko Susetyono, di Kantor Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, pada Selasa (22/8/2023). Turut hadir juga dalam kegiatan tersebut Plt Bupati Bangkalan Mohni.

Eko menjelaskan, sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tumbuh besar di Jawa Timur, Bank Jatim memiliki komitmen untuk berkontribusi mendorong kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Maka dari itu, dalam kegiatan ini pihaknya memberikan bantuan kepada PKH Plus dan ASPD berupa uang tunai yang langsung ditransferkan ke rekening Bank Jatim seluruh penerima. Sehingga bisa lebih tepat sasaran dan tepat guna. "Kami berharap dengan adanya bantuan sosial ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat," katanya.

Penyerahan bantuan ini juga sebagai salah satu rangkaian acara HUT ke-62 Bank Jatim yang berkolaborasi dan bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). 

Menurut Eko, Bank Jatim akan terus memperkuat perannya untuk selalu memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. "Keterlibatan Bank Jatim dalam penyaluran program bansos Pemprov ini merupakan realisasi dukungan perseroan dalam perbaikan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menyatakan, pemberian bantuan ini merupakan bentuk ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada para lansia. Karena banyak yang sudah tak bekerja, sehingga tak memiliki penghasilan tetap dan juga saudara-saudara disabilitas. "Kami berharap bantuan sosial yang sudah tersalurkan kali ini bisa bermanfaat dan meringankan para penerima manfaat," tuturnya.

Adapun bantuan uang tunai yang diberikan kepada 150 orang penerima manfaat rinciannya, yaitu Rp 500.000 per orang untuk PKH Plus dan Rp 900.000 per orang untuk ASPD. 

Selain itu, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan sembako kepada 150 orang tersebut. "Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sosial ini keluarga kita semua semakin barokah, Kabupaten Bangkalan barokah, Madura barokah, Jawa Timur Barokah, dan Indonesia barokah," urai Khofifah.

Sementara itu, Mohni mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Jawa Timur dan Bank Jatim atas bantuan yang telah diberikan. "Terima kasih karena sudah memberikan perhatian kepada Kabupaten Bangkalan. Insya Allah bantuan ini akan sangat berguna bagi mereka yang menerima." tutupnya. (rinto)

Caption: Para penerima manfaat bantuan sosial saat dikunjungi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim Eko Susetyono.

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni