Skip to main content

Dewan Desak Pemkot Tawarkan Aset ke Investor Untuk Tambah PAD

SURABAYAIMediabidik.Com– Untuk mengoptimalkan aset-aset Pemkot Surabaya agar bisa bernilai ekonomis, cara menawarkan (Sales) aset ke pihak investor dinilai efektif untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor aset.

Demikian diungkapkan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari PPP Buchori Imron di Surabaya, Jumat (18/08/2023).

Ia menjelaskan, ditengah APBD Kota Surabaya tahun 2024 sebesar Rp10,8 triliun, turun dibanding APBD Tahun 2023 sebesar Rp11,3 triliun, sebaiknya aset Pemkot Surabaya yang nganggur bisa dioptimalkan menjadi pendapatan daerah.

"Banyak aset Pemkot yang bisa ditawarkan ke investor agar dikelola, dengan begitu kita memiliki tambahan pendapatan," ujar Buchori Imron.

Dirinya menerangkan, mirip agen properti yang menyewakan dan menjual rumah, ruko, maupun pergudangan kepada pihak lain sehingga bisa menghasilkan income.

Begitu juga dengan Pemkot Surabaya, kata calon kuat kembali Ketua PPP Kota Surabaya ini, aset yang nganggur bisa ditawarkan ke pihak lain.

"Cuma kita kan hanya menyewakan tidak untuk dijual, tapi aset yang disewakan ke investor tentu akan bernilai ekonomis," tutur politisi senior partai berlambang Ka'bah ini.

Buchori Imron kembali mengatakan, banyak aset Pemkot Surabaya yang berada di tepi jalan, jika itu di komersilkan bisa menghasilkan PAD.

"Itu aset Pemkot Surabaya yang di pinggir-pinggir jalan di tawarkan saja ke investor, jadi nambah PAD dan berguna untuk pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni