Skip to main content

Pimpinan Dewan Dukung Rencana Pemkot Beri Kemudahan IMB Untuk Rumah Ibadah

Mediabidik.Com - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti memberi dukungan terhadap rencana program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memberi kemudahan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah, Jumat (24/3).

Hal ini menyusul momen Walikota Surabaya Eri Cahyadi dalam peresmian kantor perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Surabaya di Gedung Convention Hall pada pertengahan Maret lalu. 

Harapannya ini dapat memberi manfaat. Terutama soal tanah dan bangunan masjid hingga mushola yang diwakafkan. Sehingga, permasalahan sertifikasi tanah wakaf bisa dipercepat

Saat ditemui awak media, Pimpinan DPRD Surabaya ini melalui keterangannya memberikan respon positif terhadap program yang dicanangkan tersebut.

"Pak Wali menyampaikan untuk memberikan kesempatan bagi mushola dan masjid untuk memiliki IMB, nah ini saya sangat sepakat,"terangnya.

Oleh karena itu, Reni, sapaan akrab wakil rakyat itu mengatakan agar proses legalitas hak milik atas pemakaian lahan dapat selaras dengan pemenuhan persyaratan yang tidak menyulitkan. 

"Dinas Cipta Karya ya yang menangani masalah IMB ini untuk segera me-mapping. Tidak menggunakan syarat-syarat yang sifatnya umum dan menyulitkan,"jelasnya.

Legislator PKS itu menilai upaya dari Pemkot Surabaya ini sangat membantu keabsahan rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Surabaya.

Dikatakan pula bahwa sebagian hak sah lahan rumah ibadah kebanyakan belum memiliki izin lengkap, terlebih yang lokasinya berada di perkampungan. 

Akan tetapi, warga yang telah tinggal dan bermukim lama di sekitar area tempat itu sejatinya pun telah mendukung keberadaan rumah ibadah tersebut. 

"Ini saya kira akan menjadi hadiah di bulan Ramadhan tahun ini,"pungkas Reni. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni