Skip to main content

Komisi A Minta Dispendukcapil Koordinasi Dengan Mendagri Terkait Akses KTP Digital

Mediabidik.Com - Sejak November lalu Surabaya sudah mulai menjadi pilot project KTP digital. Bahkan Januari lalu ada puluhan ribu yang sudah melakukan aktivitasi KTP digital. Namun mayoritas yang melakukan aktivasi adalah anak muda atau generasi milenial, dan tidak sedikit yang kesulitan dalam mengakses KTP digital ketika digunakan sehari-hari. 

Komisi A DPRD Surabaya menilai migrasi dari KTP fisik ke digital langkah yang baik. Namun inovasi tersebut harus ada solusi sehingga tidak membuat kesulitan bagi masyarakat. "Kami menilai KTP digital sudah ok, tapi di lapangan masih ada masyarakat yang kesulitan dalam menggunakan,"kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna, Kamis (2/3/23).

Kesulitan masyarakat dalam menggunakan untuk sehari-hari, dikatakannya seperti digunakan untuk proses perbankkan. Hanya perbankan tertentu yang ditunjuk untuk melayani dengan KTP digital. Karena selama ini mayoritas masih menggunakan KTP fisik ketika dalam pengurusan di perbankkan. "Yang digital (KTP) memang agak kesulitan untuk diproses di perbankkan hanya bank tertentu saja,"ujarnya. Oleh karena itu ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) agar mengkomunikasikan kesulitan pengguna KTP digital ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  

"Kami meminta Dispendukcapil berkoordinasi dengan pusat supaya masyarakat yang sudah menggunakan KTP digital bisa mengakses atau menggunakan secara cepat dan praktis seperti BPJS,"tegas Ayu.

Sementara itu Kadispendukcapil, Agus Imam Sonhaji mengatakan memang ditengah transisi penggunaan KTP digital masih ada kekurangan sehingga pihaknya akan terus melakukan sosialisasi. Terutama bagi orang-orang yang sudah berumur atau lansia saat menggunakan KTP digital. Karena selama ini didominasi oleh kalangan milenial yang melakukan aktivasi KTP digital.

"Tidak apa-apa karena ini hal baru, kami akan sosialisasi terkait dengan fungsi yang esensial terhadap KTP digital ini. Karena harapan kami mereka sudah beralih menggunakan digital. Seusai dengan target dari pemerintah pusat,"kata Agus.

Terkait kendala yang dihadapi ketika di perbankkan, Agus mengaku memang saat ini Kemendagri dan masing-masing bank masih koordinasi. "Ya memang tidak semua bank bisa mengakses KTP digital, makanya Kemendagri saat ini sedang koordinasi dengan jajaran atas masing-masing bank untuk mempermudah penggunaan KTP digital,"ungkapnya.

Keunggulan KTP digital selain lebih praktis, juga disebut untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan data pribadi. Bahkan Agus menyebut dapat mengurangi penggunaan blanko KTP-el , apabila yang KTP yang bersangkutan hilang atau rusak tidak perlu lagi mengurus dengan KTP-el (fisik KTP). "Jadi itu pilihan sebetulnya. Mau tetap menggunakan KTP-el atau KTP digital,"pungkasnya. (red) 

Teks foto : Pertiwi Ayu Krisna Ketua Komisi A DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh