Skip to main content

Komisi A Minta Dispendukcapil Koordinasi Dengan Mendagri Terkait Akses KTP Digital

Mediabidik.Com - Sejak November lalu Surabaya sudah mulai menjadi pilot project KTP digital. Bahkan Januari lalu ada puluhan ribu yang sudah melakukan aktivitasi KTP digital. Namun mayoritas yang melakukan aktivasi adalah anak muda atau generasi milenial, dan tidak sedikit yang kesulitan dalam mengakses KTP digital ketika digunakan sehari-hari. 

Komisi A DPRD Surabaya menilai migrasi dari KTP fisik ke digital langkah yang baik. Namun inovasi tersebut harus ada solusi sehingga tidak membuat kesulitan bagi masyarakat. "Kami menilai KTP digital sudah ok, tapi di lapangan masih ada masyarakat yang kesulitan dalam menggunakan,"kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna, Kamis (2/3/23).

Kesulitan masyarakat dalam menggunakan untuk sehari-hari, dikatakannya seperti digunakan untuk proses perbankkan. Hanya perbankan tertentu yang ditunjuk untuk melayani dengan KTP digital. Karena selama ini mayoritas masih menggunakan KTP fisik ketika dalam pengurusan di perbankkan. "Yang digital (KTP) memang agak kesulitan untuk diproses di perbankkan hanya bank tertentu saja,"ujarnya. Oleh karena itu ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) agar mengkomunikasikan kesulitan pengguna KTP digital ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  

"Kami meminta Dispendukcapil berkoordinasi dengan pusat supaya masyarakat yang sudah menggunakan KTP digital bisa mengakses atau menggunakan secara cepat dan praktis seperti BPJS,"tegas Ayu.

Sementara itu Kadispendukcapil, Agus Imam Sonhaji mengatakan memang ditengah transisi penggunaan KTP digital masih ada kekurangan sehingga pihaknya akan terus melakukan sosialisasi. Terutama bagi orang-orang yang sudah berumur atau lansia saat menggunakan KTP digital. Karena selama ini didominasi oleh kalangan milenial yang melakukan aktivasi KTP digital.

"Tidak apa-apa karena ini hal baru, kami akan sosialisasi terkait dengan fungsi yang esensial terhadap KTP digital ini. Karena harapan kami mereka sudah beralih menggunakan digital. Seusai dengan target dari pemerintah pusat,"kata Agus.

Terkait kendala yang dihadapi ketika di perbankkan, Agus mengaku memang saat ini Kemendagri dan masing-masing bank masih koordinasi. "Ya memang tidak semua bank bisa mengakses KTP digital, makanya Kemendagri saat ini sedang koordinasi dengan jajaran atas masing-masing bank untuk mempermudah penggunaan KTP digital,"ungkapnya.

Keunggulan KTP digital selain lebih praktis, juga disebut untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan data pribadi. Bahkan Agus menyebut dapat mengurangi penggunaan blanko KTP-el , apabila yang KTP yang bersangkutan hilang atau rusak tidak perlu lagi mengurus dengan KTP-el (fisik KTP). "Jadi itu pilihan sebetulnya. Mau tetap menggunakan KTP-el atau KTP digital,"pungkasnya. (red) 

Teks foto : Pertiwi Ayu Krisna Ketua Komisi A DPRD Surabaya. 
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more