Ia menilai, kasus tersebut, lebih kepada sikap pendelegasian tugas, yang sebetulnya tidak boleh dilakukan pihak lain. Pasalnya, ini menyangkut mandat pantarlih secara spesifik, untuk melaksanakan bagian kepemiluan.
"Saya kira tidak, mungkin pantarlih nya sibuk. Banyak pekerjaan, lalu dilimpahkan ke orang yang seharusnya tidak melakukan itu." ujar Thony. Selasa (14/3/23).
Thony menyebut, secara administrasi dan fungsi memang salah. Apalagi, yang bersangkutan tidak mengetahui tugas dan fungsinya. Bahkan sangat fatal, bila melakukan pendataan warga yang sudah tidak ada.
Kemudian yang bersangkutan mencantumkan dalam daftar pemilih. Menurutnya, itu jadi data Pemilu tidak valid, legitimasinya juga dipertanyakan. "Nah ini kan patut kita sesalkan," beber legislator Gerindra tersebut.
Maka, ia berharap KPU kembali mengevaluasi. Meninjau ulang, sejauh mana keberhasilan tugas fungsi daripada petugas coklit. Karena, Thony meyakini, adanya perjokian berdampak pada kekecewaan masyarakat.
Sebab, masyarakat menginginkan Pemilu 2024, dilaksanakan lebih berintegritas dibanding sebelumnya. Maka, bila ada penyimpangan, merupakan ranah Bawaslu menindaklanjuti. "Dan kita juga tahu, ranah ini soal pendataan, siapa yang harus mendata. Bagaimana pelaksanaan itu, sudah menjadi tugas KPU." urai dia.
Perihal Coklit ulang, Bawaslu menurut Thony lebih berwenang menginstruksikan koreksi, atau bahkan punishment. Pasalnya, bila tidak dilakukan penyikapan lebih tegas. Ia khawatir, masyarakat beranggapan, ini bagian desain yang disengaja. Sehingga dampaknya, untuk berpatisipasi pada Pemilu rendah.
"Daripada merusak citra Pemilu, yang mengambil keputusan sangat strategis. Hal kecil begini langsung diantisipasi, dikoreksi supaya tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar." demikian papar Thony.(red)
Comments
Post a Comment