Skip to main content

Ini Tanggapan Ketua Bamusi Surabaya, Soal Pidato Megawati Soekarnoputri

Mediabidik.Com - Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am menanggapi potongan pidato Ketua PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri yang menjadi ramai soal ibu-ibu pengajian yang dikaitkan dengan fenomena stunting di Indonesia di acara Kick Off Meeting Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting di Jakarta, Kamis (16/2/23) lalu. 

"Saya melihat ibu-ibu tuh ya maaf ya sekarang kan kayaknya budayanya, beribu maaf, jangan lagi saya di-bully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya?. Iya lho maaf beribu maaf, saya sampai mikir gitu lho," katanya. Selasa (28/2/23). 

Menurut Ketua Bamusi Kota Surabaya ini, pertanyaan itu muncul seiring kekhawatiran Megawati akan naiknya angka stunting yang dialami anak-anak Indonesia beberapa waktu ke belakang. 

"Maksud penekanan utama dalam pidato Bu Mega adalah bukan pada aktivitas pengajiannya, melainkan pada manajemen waktu. Aktivitas boleh berubah, tapi jika manajemennya masih sama, maka kritik akan selalu ada." ungkap Abdul Ghoni.

Abdul Ghoni juga menyampaikan bahwa pemerintah juga sudah membuat program-program untuk menangani kasus stunting namun disinilah titik kritis penanganan stunting di Indonesia. Bahwa pemerintah pada dasarnya hanya bisa menjadi mesin pendorong melalui berbagai kebijakan publik pengentasan stunting sedangkan mesin utama perubahan justru terletak pada peran aktif keluarga.

Megawati juga menuturkan bila dirinya tidak bermaksud untuk melarang ibu-ibu ikut kegiatan religi. Akan tetapi, dia mengimbau agar orangtua fokus pada tumbuh kembang anaknya. Alih-alih sering meninggalkan rumah, Megawati meminta ibu-ibu lebih memperhatikan asupan gizi untuk tumbuh kembang si buah hati.(red). 

Teks foto : Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am Ketua Bamusi kota Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni