Skip to main content

Ini Tanggapan Ketua Bamusi Surabaya, Soal Pidato Megawati Soekarnoputri

Mediabidik.Com - Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am menanggapi potongan pidato Ketua PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri yang menjadi ramai soal ibu-ibu pengajian yang dikaitkan dengan fenomena stunting di Indonesia di acara Kick Off Meeting Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting di Jakarta, Kamis (16/2/23) lalu. 

"Saya melihat ibu-ibu tuh ya maaf ya sekarang kan kayaknya budayanya, beribu maaf, jangan lagi saya di-bully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya?. Iya lho maaf beribu maaf, saya sampai mikir gitu lho," katanya. Selasa (28/2/23). 

Menurut Ketua Bamusi Kota Surabaya ini, pertanyaan itu muncul seiring kekhawatiran Megawati akan naiknya angka stunting yang dialami anak-anak Indonesia beberapa waktu ke belakang. 

"Maksud penekanan utama dalam pidato Bu Mega adalah bukan pada aktivitas pengajiannya, melainkan pada manajemen waktu. Aktivitas boleh berubah, tapi jika manajemennya masih sama, maka kritik akan selalu ada." ungkap Abdul Ghoni.

Abdul Ghoni juga menyampaikan bahwa pemerintah juga sudah membuat program-program untuk menangani kasus stunting namun disinilah titik kritis penanganan stunting di Indonesia. Bahwa pemerintah pada dasarnya hanya bisa menjadi mesin pendorong melalui berbagai kebijakan publik pengentasan stunting sedangkan mesin utama perubahan justru terletak pada peran aktif keluarga.

Megawati juga menuturkan bila dirinya tidak bermaksud untuk melarang ibu-ibu ikut kegiatan religi. Akan tetapi, dia mengimbau agar orangtua fokus pada tumbuh kembang anaknya. Alih-alih sering meninggalkan rumah, Megawati meminta ibu-ibu lebih memperhatikan asupan gizi untuk tumbuh kembang si buah hati.(red). 

Teks foto : Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am Ketua Bamusi kota Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...