Skip to main content

Isi Kekosongan Jabatan, Eri Cahyadi Lantik Tiga Kepala OPD

Mediabidik.Com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik tiga Kepala Perangkat Daerah yang sempat kosong yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPA-PPKB), Selasa (21/3).

Eri juga melantik lurah-lurah dan posisi jabatan yang kosong yang sebelumnya melalui proses lelang jabatan secara terbuka.  "Jadi, pelantikan hari ini untuk mengisi tempat-tempat yang kosong dari beberapa Kepala PD yang sebelumnya sudah lelang. Sebenarnya ada 4 PD yang lelang, yang sudah terisi 3 dan ada 1 PD yang belum terisi karena nilainya belum memenuhi standar, sehingga kita ulang lagi nanti,"kata Eri.

Sedangkan untuk posisi jabatan Kepala Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya sampai saat ini belum terisi, sehingga lelang jabatannya akan diulang kembali. 

Eri menegaskan bahwa perputaran pejabat kali ini merupakan hal yang biasa untuk saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan, ia mengaku selalu menyampaikan bahwa tidak boleh terlalu lama berada di satu jabatan, makanya perputaran itu akan terus dilakukan ke depannya. 

"Tapi kali ini yang lebih banyak adalah lurah yang pindah ke wilayah yang lebih dekat dengan rumahnya, sehingga kita berharap dia bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk wilayahnya itu," tegasnya. 

Apalagi, Wali Kota Eri sudah meminta jajarannya untuk seluruh pelayanan adminduk tidak boleh lagi dilakukan di kantor kelurahan, melainkan harus dilakukan di Balai RW. Menurutnya, saat ini Surabaya sudah berbasis digital, sehingga ketika ada salah satu warga yang mengurus adminduk, maka petugas yang bertugas di Balai RW itu yang akan membantu memasukkan data tersebut melalui aplikasi itu. 

"Kita sudah berbasis digital, dan pelayanan adminduk harus dilakukan di Balai RW, sehingga satu Balai RW satu orang, dan tugasnya membantu warga memasukkan datanya melalui aplikasi. Jadi, warga tidak perlu datang lagi ke kantor kelurahan. Makanya, saya minta orang kelurahan, kecamatan dan orang Dispendukcapil jangan Cuma di kantor saja, turun ke Balai RW, dibagi dengan rata ke Balai RW di Surabaya," tegasnya. 

Ia juga meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan seluruh pejabat Pemkot Surabaya itu untuk selalu bekerja dengan hati dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Surabaya. Sebab, Wali Kota Eri menilai masih ada beberapa kekurangan dalam pelayanan yang harus dibenahi secara bersama-sama. 

"Saya yakin njenengan (Anda) ini adalah orang-orang pilihan yang diberikan amanah oleh Tuhan untuk memberikan kebahagiaan, memberikan kebanggaan kepada masyarakat Surabaya. Tolong dijaga amanah ini, tolong jalankan dengan baik amanah ini, tetap menjadi pemimpin yang terus mengupgrade dirinya untuk menjadi pemimpin yang lebih tinggi. Selamat bertugas teman-teman,"pungkasnya. (red) 

Teks foto : Eri Cahyadi lantik tiga Kepala OPD dan lurah. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni