Skip to main content

Komisi C Dukung Rencana Pemkot Bangun Jembatan Penyeberangan

Mediabidik.Com - Insiden terbaliknya perahu tambang di sungai Brantas jalan Raya Mastrip, Kemlaten, Sabtu (25/3) lalu, membuat Pemkot Surabaya merespon cepat upaya penutupan perahu tambang hingga rencana membuat jembatan agar tidak ada lagi warga Surabaya yang menyebrang ke kawasan lain dengan menggunakan perahu. 

Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Agoeng Prasodjo mengatakan pihaknya setuju jika dibangun jembatan di kawasan yang masih terlewati aliran sungai, agar tidak membahayakan warga Surabaya ketika melewati kawasan tersebut. Insiden di kawasan Kemlaten menjadi contoh kurang fokusnya pemkot dalam memperhatikan keselamatan warganya. 

"Kami setuju, cuma harus kembali berhitung karena anggaran yang dipunyai Pemkot Surabaya di tahun 2023-2024 digunakan untuk proyek multiyers salah satunya RS Surabaya Timur,"kata Agoeng kepada media ini, Jumat (31/3/23). 

Lebih lanjut ia menyebut di satu sisi masyarakat membutuhkan sarana penyebrangan dengan jembatan, di satu sisi terkait dengan keterbatasan anggaran. "Ya sebenarnya urgent juga, tapi juga perlu mengepras anggaran yang lain. Kalau pemkot berani, kita dukung,"tuturnya. 

Agoeng juga menyebut anggaran untuk membuat jembatan nantinya bisa terealisasi di tahun 2024. Karena APBD Surabaya yang besar ini harus dibagi-bagi. "Jadi kalau dibagi lagi (anggaran) yang lain jangan sampai terbengkalai. Jangan sampai nafsu besar tapi tenaga kurang,"tegas anggota Banggar DPRD Surabaya itu. 

Pembuatan jembatan tersebut salah satunya juga harus membebaskan lahan. Ia kembali menegaskan jika memang ada keinginan Wali Kota untuk membuat jembatan di tahun ini. Maka pihaknya akan menyetujui. "Kalau Wali Kota ingin bikin jembatan ya harua fokus dan kepras anggaran. Intinya kami Komisi C siap menyetujui,"tegas Agoeng. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...