Skip to main content

Komisi C Dukung Rencana Pemkot Bangun Jembatan Penyeberangan

Mediabidik.Com - Insiden terbaliknya perahu tambang di sungai Brantas jalan Raya Mastrip, Kemlaten, Sabtu (25/3) lalu, membuat Pemkot Surabaya merespon cepat upaya penutupan perahu tambang hingga rencana membuat jembatan agar tidak ada lagi warga Surabaya yang menyebrang ke kawasan lain dengan menggunakan perahu. 

Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Agoeng Prasodjo mengatakan pihaknya setuju jika dibangun jembatan di kawasan yang masih terlewati aliran sungai, agar tidak membahayakan warga Surabaya ketika melewati kawasan tersebut. Insiden di kawasan Kemlaten menjadi contoh kurang fokusnya pemkot dalam memperhatikan keselamatan warganya. 

"Kami setuju, cuma harus kembali berhitung karena anggaran yang dipunyai Pemkot Surabaya di tahun 2023-2024 digunakan untuk proyek multiyers salah satunya RS Surabaya Timur,"kata Agoeng kepada media ini, Jumat (31/3/23). 

Lebih lanjut ia menyebut di satu sisi masyarakat membutuhkan sarana penyebrangan dengan jembatan, di satu sisi terkait dengan keterbatasan anggaran. "Ya sebenarnya urgent juga, tapi juga perlu mengepras anggaran yang lain. Kalau pemkot berani, kita dukung,"tuturnya. 

Agoeng juga menyebut anggaran untuk membuat jembatan nantinya bisa terealisasi di tahun 2024. Karena APBD Surabaya yang besar ini harus dibagi-bagi. "Jadi kalau dibagi lagi (anggaran) yang lain jangan sampai terbengkalai. Jangan sampai nafsu besar tapi tenaga kurang,"tegas anggota Banggar DPRD Surabaya itu. 

Pembuatan jembatan tersebut salah satunya juga harus membebaskan lahan. Ia kembali menegaskan jika memang ada keinginan Wali Kota untuk membuat jembatan di tahun ini. Maka pihaknya akan menyetujui. "Kalau Wali Kota ingin bikin jembatan ya harua fokus dan kepras anggaran. Intinya kami Komisi C siap menyetujui,"tegas Agoeng. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni