Persiapan Pemilu 2024, Komisi A Minta Bawaslu Bantu Coklit KPU Surabaya

Mediabidik.Com – Setelah rapat koordinasi dengan KPU Surabaya, hari ini Jumat (03/03/2023) Komisi A DPRD Surabaya kembali menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait persiapan pemilu 2024.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, Komisi A meminta Bawaslu untuk saling menunjang kegiatan KPU Surabaya, tentang pencocokan dan penelitian (Coklit) sebagai pemutakhiran data pemilih.

"Hari ini kita hearing dengan Bawaslu Surabaya untuk saling membantu KPU dikegiatan Coklit,"ujarnya kepada media usai hearing dengan Bawaslu Surabaya, Jumat (03/03/2023).

Ayu menambahkan, Dorongan Bawaslu ini dengan tujuan agar tidak terjadi lagi dimana dalam satu Kartu Keluarga (KK) tapi berbeda TPS (Tempat Pemungutan Suara), bahkan berbeda Kelurahan.

"Ini yang akhirnya pemilih menjadi segan untuk datang ke TPS, dan sebelum tanggal 13 Maret ini Coklit harus sudah kelar. Ini saja inti hearing dengan Bawaslu," ungkap Bunda Ayu sapaan Pertiwi Ayu Krishna yang juga elit Partai Golkar Surabaya ini.

Sementara itu Ketua Bawaslu Surabaya, M. Agil mengatakan, Bawaslu mengapresiasi masukan dari Komisi A terkait Coklit,

"Kami siap melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dengan mambantu KPU, yakni melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) sebagai pemutakhiran data pemilih,"terang Agil.

Dirinya menambahkan, tanggal 13 Maret ini memang harus kelar kegiatan Coklit. " Itu kan ada di KPU, namun jika kegiatan Coklit dibantu elemen masyarakat saya optimis tanggal 13 Maret sudah kelar," pungkas Agil. (red)

Teks foto : Pertiwi Ayu Krisna Ketua Komisi A DPRD Surabaya saat hearing dengan Bawaslu.

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog