Skip to main content

Banyak Pelanggan Keluhkan Kenaikan Tarif Sampai 50 Persen, Komisi B Panggil PDAM

Mediabidik.Com - Komisi B DPRD Surabaya memanggil jajaran PDAM Surya Sembada terkait validasi data pelanggan PDAM pasca ditetapkan tarif baru 1 Januari lalu. Pasalnya masih banyak pelanggan yang mengeluhkan kenaikan sampai 50 persen. 

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan meski PDAM sudah ada klasifikasi tarif 1.2 dan 1.3 namun perlu dibeberkan ke publik terkait tarif pemakaian. Karena selama ini masyarakat hanya tahu kubik pemakaian yang tiba-tiba besar tanpa diketahui klasifikasi.

"Makanya kami tunggu data jumlah pelanggan karena banyak masyarakat yang komplain tentang kenaikan dan klasifikasi tarif itu juga harus dipertanggungjawabkan di depan publik,"kata Anas, Rabu (/13/23).

Pihaknya juga meminta validasi jumlah yang menerima subsidi maupun non subsidi. Karena menurutnya dengan adanya keterbukaan ini maka asas keadilan bisa terlihat. "Ini yang harus disampaikan ini ada keadilan biar yang mampu untuk subsidi yang kurang mampu,"tegas Anas.

Dengan adanya keterbukaan kepada publik maka dapat menepis isu kenaikan selama ini di masyarakat. Pihaknya juga terus mengontrol kebijakan PDAM selama ini. Termasuk banyaknya usulan pelanggan baru yang menurut Anas, servis ke pelanggan baru perlu dibenahi atau ditingkatkan. "Intinya jangan sampai ada warga Surabaya yang tidak bisa dapat air,"jelasnya.

Sementara itu Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Arief Wisnu Cahyono mengatakan sejak Januari-Februari harmonisasi tarif sudah tepat sasaran. Bahkan pihaknya sudah memberikan klasifikasi tarif 1.2 dan 1.3. Untuk 1.2 pemakaian 0-30 meter kubik dikenaikan biaya nol rupiah. Namun klasifikasi tarif 1.3 lebih dari 30 meter kubik biaya permeter kubik Rp 2600.

"Jadi ketika ditetapkan harmonisasi tarif ada sekitar 142 ribu pelanggan turun ke klasifikasi baru. Artinya mereka menggunakan pemakaian dengan subsidi. Sedangkan 10 ribu masih menggunakan pemakaian lama (belum menurunkan tarif),"kata Arief.

Selama bulan Februari pihaknya memberikan subsidi hampir Rp 8,2 miliar, dengan 75 persen pelanggan sudah gratis pemakaian. Untuk pelanggan yang turun golongan ia menyebut seperti rumah kos-kosan yang semula ramai terus sepi penghuni. Kemudian pondok yang sebelumnya belum berbentuk badan hukum terus karena tarif PDAM tinggi akhirnya menurunkan. 

Pihaknya juga melakukan verifikasi sebelum pelanggan meminta penurunan tarif atau subsidi. "Bulan lalu tidak banyak ada 63 pelanggan, namun Februari ini 75 pelanggan. Namun setiap pelanggan mengajukan keringanan terus kami akan verifikasi,"terangnya.

Arif juga mengaku pada Maret ini jumlah pelanggan terus bertambah, meski sebelumnya sempat terkendala karena meteran yang terbatas. (red) 

Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Arief Wisnu Cahyono saat hearing dengan Komisi B DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...