Skip to main content

Banyak Pelanggan Keluhkan Kenaikan Tarif Sampai 50 Persen, Komisi B Panggil PDAM

Mediabidik.Com - Komisi B DPRD Surabaya memanggil jajaran PDAM Surya Sembada terkait validasi data pelanggan PDAM pasca ditetapkan tarif baru 1 Januari lalu. Pasalnya masih banyak pelanggan yang mengeluhkan kenaikan sampai 50 persen. 

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan meski PDAM sudah ada klasifikasi tarif 1.2 dan 1.3 namun perlu dibeberkan ke publik terkait tarif pemakaian. Karena selama ini masyarakat hanya tahu kubik pemakaian yang tiba-tiba besar tanpa diketahui klasifikasi.

"Makanya kami tunggu data jumlah pelanggan karena banyak masyarakat yang komplain tentang kenaikan dan klasifikasi tarif itu juga harus dipertanggungjawabkan di depan publik,"kata Anas, Rabu (/13/23).

Pihaknya juga meminta validasi jumlah yang menerima subsidi maupun non subsidi. Karena menurutnya dengan adanya keterbukaan ini maka asas keadilan bisa terlihat. "Ini yang harus disampaikan ini ada keadilan biar yang mampu untuk subsidi yang kurang mampu,"tegas Anas.

Dengan adanya keterbukaan kepada publik maka dapat menepis isu kenaikan selama ini di masyarakat. Pihaknya juga terus mengontrol kebijakan PDAM selama ini. Termasuk banyaknya usulan pelanggan baru yang menurut Anas, servis ke pelanggan baru perlu dibenahi atau ditingkatkan. "Intinya jangan sampai ada warga Surabaya yang tidak bisa dapat air,"jelasnya.

Sementara itu Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Arief Wisnu Cahyono mengatakan sejak Januari-Februari harmonisasi tarif sudah tepat sasaran. Bahkan pihaknya sudah memberikan klasifikasi tarif 1.2 dan 1.3. Untuk 1.2 pemakaian 0-30 meter kubik dikenaikan biaya nol rupiah. Namun klasifikasi tarif 1.3 lebih dari 30 meter kubik biaya permeter kubik Rp 2600.

"Jadi ketika ditetapkan harmonisasi tarif ada sekitar 142 ribu pelanggan turun ke klasifikasi baru. Artinya mereka menggunakan pemakaian dengan subsidi. Sedangkan 10 ribu masih menggunakan pemakaian lama (belum menurunkan tarif),"kata Arief.

Selama bulan Februari pihaknya memberikan subsidi hampir Rp 8,2 miliar, dengan 75 persen pelanggan sudah gratis pemakaian. Untuk pelanggan yang turun golongan ia menyebut seperti rumah kos-kosan yang semula ramai terus sepi penghuni. Kemudian pondok yang sebelumnya belum berbentuk badan hukum terus karena tarif PDAM tinggi akhirnya menurunkan. 

Pihaknya juga melakukan verifikasi sebelum pelanggan meminta penurunan tarif atau subsidi. "Bulan lalu tidak banyak ada 63 pelanggan, namun Februari ini 75 pelanggan. Namun setiap pelanggan mengajukan keringanan terus kami akan verifikasi,"terangnya.

Arif juga mengaku pada Maret ini jumlah pelanggan terus bertambah, meski sebelumnya sempat terkendala karena meteran yang terbatas. (red) 

Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Arief Wisnu Cahyono saat hearing dengan Komisi B DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni