Ketua Pansus Mahfud mengatakan, jika Pemkot Surabaya open dalam setiap pembahasan revisi Perda retribusi kekayaan aset daerah. Pansus optimis bulan ke dua tahun depan Perda sudah clear.
Ia menambahkan, saat ini dari data yang diberikan pihak dinas ke Pansus masih ada lima aset daerah milik Pemkot Surabaya, bahkan masih Raperda belum disahkan menjadi Perda Retribusi Aset Kekayaan Daerah Kota Surabaya.
Lima aset tersebut, kata Mahfud yaitu, Lapangan Hockey, Lapangan Softball, Lapangan Tenis Dharmawangsa, dan Lapangan Thor dan Gelora Pancasila.
"Jadi yang belum direvisi kita revisi, yang belum di Perdakan, ya segera kita Perdakan. Tergantung Pemkot, jika lebih terbuka memberikan data-data ya maksimal bulan Februari 2020 sudah rampung."ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (24/12/19).
Ia menjelaskan, usai hearing kedua dengan Pemkot Surabaya kita bahas rencana berapa biaya retribusi yang akan ditarik. Misalnya, parkir di restoran itu biaya retribusinya per jam atau per dua jam atau per hari, ini masih kita bahas.
Ketua Garda Bangsa Kota Surabaya tersebut menambahkan, Pansus akan memanggil beberapa steakholder untuk mengetahui tarif retribusi aset daerah Kota Surabaya, agar retribusi yang sudah diterapkan tidak memberatkan masyarakat. Steakholder tersebut diantaranya, KONI kota Surabaya, dan Dispora.
Saat disinggung aset daerah yang masih surat ijo, Mahfud mengatakan, Pansus perlu mengetahui berapa banyak aset yang berstatus surat ijo yang sudah ditarik retribusi oleh Pemkot Surabaya. Namun, untuk tarif retribusi surat ijo, Pansus menyatakan tetap tidak naik.
"Pemkot belum memberikan data ke Pansus terkait surat ijo, oleh karena itu jika datanya lengkap pembahasan revisi Perda Retribusi Aset Kekayaan Daerah kota Surabaya bisa selesai tanggal 24 Februari tahun depan." ungkapnya. (pan)
Foto : Mahfud Sekertaris Komisi B DPRD Surabaya
Foto : Mahfud Sekertaris Komisi B DPRD Surabaya