Skip to main content

Pemkot Surabaya Perlu Belajar Tata Kelola Pemerintahan ke Wassenaar

SURABAYA (Mediabidik) – Kunjungan kerja Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan ke kota Wassenaar provinsi Holland Selatan dalam rangka belajar soal tata kelola pemerintahan baru saja selesai.

Kota Wassenaar dipilih menjadi rujukan para legislator Surabaya karena dikenal memiliki sistem pemerintahan yang sangat terbuka, sehingga berdampak kepada situasi politik yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif.

Pernyataan ini disampaikan Pertiwi Ayu Krishna Ketua Komisi A DPRD Surabaya, bahwa sistem pemerintahan di kota Wassenaar, Provinsi Holland Selatan, dinilai sangat mengagumkan dan patut dijadikan tauladan.

"Keterbukaan antara legislatif dan eksekutif dalam mengelola pemerintahan sangat terlihat, dan kondisi ini tentu berbeda dengan di Surabaya," terangnya. Senin (2/12/2019).

Ayu-sapaan akrab Pertiwi Ayu Krishna, menerangkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kota Wassenar sangat tinggi. Artinya setiap perencanaan kota masyarakat turut serta dalam memberikan pemikirannya.

"Sehingga tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dalam pengelolaan pemerintahan. Karena masyarakat mempunyai akses informasi yang disediakan oleh pemerintah kota," terang politisi perempuan Partai Golkar ini.

Menurut Ayu, Pemkot Wassenaar menyiapkan website untuk menampung semu pemikiran masyarakatnya dengan pengelolaan yang sangat profesional, sebagai upaya keterbukaan informasi publik.

"Inilah yang membedakan tata kelola kota di Surabaya dengan kota Wassenar," urainya.

Hal senada juga dikatakan Imam Syafi'i anggota Komisi A DPRD Surabaya asal fraksi Demokrat-Nasdem, yang mencatat adanya perbedaan pengelolaan antara Kota Surabaya dengan Wassenaar.

"Sebelum mengeluarkan kebijakan publik, Pemkot Wassenaar lebih dahulu melemparkannya ke publik. Kalau di Surabaya informasi kebijakan pemerintahan tidak pernah dilemparkan ke publik dan cenderung tertutup," tutur Imam.

Oleh karenanya, kata Imam, jika ada kritikan yang disampaikan oleh masyarakat maupun legislatif, justru mendapatkan respon yang miring dan beragam. "Biasanya akan dibully di medsos. Saya sendiri korban bullying itu. Dorongan ini semangatnya untuk perbaikan," akunya.

Imam menuturkan bahwa di kota Wassenar ada sekitar 700 ribu warga Indonesia yang tinggal di kota tersebut.

"Dan uniknya ada sekolah Indonesia. Tidak hanya itu, kota Wassenar juga merupakan pusat berkumpulnya duta besar dari berbagai negara lain, termasuk KBRI Indonesia," pungkasnya. (pan)

Foto : Kunjungan kerja Komisi A DPRD Surabaya ke pemkot Wassenaar soal tata kelola pemerintahan.
Labels:

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
Read more

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...
Read more