Skip to main content

Pengamat : Fandi Utomo Mencerminkan Visi Presiden dan Gubernur di Surabaya.

Mediabidik.com - Munculnya Fandi Utomo (FU) sebagai kandidat bakal calon wali Kota Surabaya cukup menarik perhatian dari berbagai kalangan. Kiprahnya di dunia politik serta pengalamannya menjadi Anggota DPR RI menjadi salah satu poin plus, tidak hanya itu sosok Fandi Utomo dinilai mampu mencerminkan Presiden Jokowi dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Pengamat Sosiolog Politik UNESA Agus Machfud Fauzi, menyampaikan, untuk Pilwali surabaya Fandi Utomo merupakan sosok yang mampu mencerminkan Presiden Jokowi dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dikarenakan pengalamannya dan kepahamannya selama duduk sebagai DPR RI di komisi II DPR RI yang menyangkut pemerintahan, selain itu Fandi Utomo juga terlibat aktif demgan Gubernur Jatim  Khofifah Indar Parawansa saat pilgub lalu. 

"Dari sekian nama yang sudah mencuat di Pilwali surabaya seperti wawali surabaya Whisnu Sakti Buana kiblatnya untuk visi-misi pun sudah sangat jelas pada Presiden jokowi, namun KH Zahrul Azhar atau yang dikenal Gus Hans berorientasi pada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,  sedangkan Fandi Utomo mampu berkiblat pada presiden maupun gubernur," ungkap mantan komisioner KPU Jatim ini.

Agus Mahfud juga menegaskan, tidak hanya itu, Fandi Utomo juga mampu menjadi pilihan alternatif jika konflik di internal PDIP belum tuntas dan belum menemukan sosok yang disepakati, maka Fandi Utomo mampu menjadi sosok alternatif.

"Fandi Utomo juga bisa menjadi solusi pilihan di antara dua kubu yang saat ini ada di Pilwali surabaya yakni kubu Walikota Surabaya Tri Rismaharini atau PDIP dan kubu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Fandi Utomo akan mampu menjadi sosok alternatif dari dua kubu tersebut, apalagi Fandi Utomo sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat Surabaya," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...