Skip to main content

Untuk Percepat Revitalisasi, PDAM Minta Pemkot dan Dewan Hapus Kewajiban

Mediabidik.com - Guna untuk percepat revitalisasi pipa induk sepanjang 380 Km yang ada di kota Surabaya, PDAM Surya Sembada meminta pemkot dan DPRD Surabaya untuk menghapus atau menghilangkan kewajiban PDAM membayar deviden untuk sementara.

Pasalnya untuk perbaikan pipa induk sepanjang 380 Km membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, kurang lebih sekitar Rp2 trilliun dan juga membutuhkan waktu yang lama.

Mujiaman Sukirno Direktur Utama (Dirut) PDAM Surya Sembada Surabaya mengatakan, yang kita minta itu kewajibannya dihilangkan oleh pemkot.

"Kewajibannya dihilangkan, kalau cuma ditunda ya sama saja, "ucap Mujiaman, kepada media ini. Rabu (11/12/2019).

Ya itulah salah satu caranya, lanjut Mujiaman, kalau walikota dan DPRD nya berkenan. Kalau tidak ya kita utang. "Kalau utang ke konsorsium bank, atau ke pengusaha, ke pemborong dibayar mundur. Kayak itukan bisa, kira kira, "terangnya.

Masih menurut Dirut PDAM Surabaya, untuk revitalilsasi sendiri membutuhkan biaya Rp1.875 trilliun, hampir Rp2 trilliun.
Nomer satu duit belum ada, jadi kita tawarkan, macam macam dan sebagainya.

"Kalau walikota dan DPR bisa menghilangkan kewajiban itu ya cukup. Kalau ngak bisa kita utang, ngak bisa lagi kita kerjasama dengan pengusaha. Kalau bisa lagi masyarakat bisa iuran untuk kebaikan bersama, "paparnya.

Saat ditanya soal penggelolaan air Umbulan, Mujiaman menjelaskan, soal Umbulan kita belum tau masuknya kapan, kemungkinan kita lihat apa yang terjadi dulu. Terus kita manfaatkan seperti apa.

"Kalau bisa kita arahkan ketempat tempat yang mampu membeli air yang kualitas bagus, ya itu kita siapkan air yang siap minum," jelasnya.

"Jadi air Ketegan kita arahkan, kita upayakan ketempat tempat air yang siap minum," pungkasnya.

Sekali lagi Mujiaman menegaskan, itu bukan menunda, itu hanya alternatif. Supaya kewajiban untuk itu bisa dihilangkan untuk beberapa waktu, itu sangat bagus. Kita masih jualan ide dulu, tapi semua sudah mendengarkan. 

"Tapi gimana supaya beneran, kita juga minta bantuan media. Kalau itu ada keringanan untuk tidak setor, maka uangnya kita gunakan untuk investasi. Sehingga air siap minum bisa kita terima, kira kira mulai 5 sampai 10 tahun bisa mencapai, tapi kalau tidak ada dukungan kebijakan bisa sampai 50 tahun, "tegasnya.(pan)

Foto : Mujiaman Sukirno Dirut PDAM Surya Sembada Surabaya

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni