Skip to main content

Tidak Mau Dianggap Tak Kooperatif, Ini Jawaban Manajemen GDL

SURABAYA (Mediabidik) - Maraknya pemberitaan yang beredar terkait dampak pembangunan Apartemen Grand Dharmahusada Lagoon (GDL) yang menyebabkan ratusan rumah warga perumahan Dharmahusada Mas mengalami kerusakan dan penurunan tanah, Pihak PP Property menggelar konferensi pers untuk melakukan hak jawab.

Pimpinan Proyek PP Property Nurjaman menjelaskan, ada beberapa pemberitaan yang dikatakan kurang sesuai dengan fakta di lapangan. Yakni persoalan ada atau tidaknya ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Grand Dharmahusada Lagoon. Nurjaman mengatakan proyek yang digarap oleh BUMN itu telah memiliki IMB.

"Kita memastikan kita sudah punya IMB, kita sudah lengkap syarat ijinnya semuanya, dan kita melaksanakan pembangunan dan proses di lapangan sesuai dengan aturan yang ada di Surabaya," jelasnya saat ditemui di Surabaya (1/08/2019).

Selain itu, terdapat juga pemberitaan terkait ada 10 keluarga yang terpaksa diungsikan keluar tempat tinggalnya karena rumahnya terdampak pembangunan GDL. Ia mengatakan bahwa hal itu tidak benar mengingat hanya ada satu keluarga yang diungsikan karena rumah warga tersebut sudah tidak layak huni. 

Ia juga memastikan sekitar 200 rumah warga yang terdampak akan mendapat ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang dialami. 

"Kami itu berusaha sekooperarif mungkin termasuk di GDL. Kami sudah merumuskan solusi sejak pertama kali rapat tahun lalu di bulan September," katanya.

Dalam hak jawab yang digelar oleh PP Property juga dihadiri oleh perwakilan warga Gunawangsa Mas. Perwakilan warga yang hadir berasal dari paguyuban warga Dharmahusada Mas. Perwakilan warga merasa PP sangat kooperatif untuk merumuskan ganti rugi atas kerusakan rumah yang dialami warga.

"PP kooperatif, PP sudah mau memberikan ganti rugi kepada kami itu kan sudah baik," kata Paulus Ketua Pengawas Paguyuban warga Dharmahusada Mas

Sebelumnya salah satu warga Dharmahusada Mas mengeluhkan PP tidak kooperatif untuk mengganti rugi atas kerusakan yang dialami rumahnya. Menurutnya PP belum memberikan solusi Kongkret untuk rumahnya yang berdampak.

Lilianawati (33) salah satu warga terdampak menuturkan rumah yang ditinggalinya mengalami kerusakan cukup parah, "Rumah kami banyak yang retak ya, sampai di plafon-plafon. Dari bulan berapa itu," kata Lilianawati, Senin (29/7/2019).

Lilianawati cemas apabila rumah yang ditempatinya itu roboh. Pasalnya, kerusakan yang terjadi pada rumahnya cukup signifikan. Bahkan ia selama ini sudah berinisiatif memperbaikinya dengan biaya sendiri. "Tapi sudah saya perbaiki, takut kalau roboh malah nanti bagaimana kan," bebernya.

Lilianawati juga menyampaikan bila permasalahan tersebut sudah diketahui oleh pihak pelaksana proyek. Akan tetapi, hingga sekarang, upaya memperbaiki rumah warga seperti yang dijanjikan sang kontraktor tak kunjung terealisasi.

"Orangnya PP Properti sudah datang ke sini, untuk foto-foto mana saja yang rusak. Mereka sudah datang dari bulan berapa itu saya lupa," tandasnya.(pan)

Foto : Kepala Project Apartemen GDL bersama warga saat menggelar hak jawab terkait pemberitaan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni