Skip to main content

Dewan Desak Pemkot Segera Renovasi Kantor Kelurahan Yang Tidak Layak

SURABAYA (Mediabidik) - Calon wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menilai, banyak kantor Kelurahan di Surabaya yang belum memadai atau representatif. 

Untuk itu, guna memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, efisien, dan efektif kantor kelurahan yang tidak layak harus segera direnovasi.

"Contohnya, kantor kelurahan Wonokromo, Perak, dan Pabean Cantikan yang butuh segera di perbaiki agar layanan masyarakat berjalan maksimal." ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya, Kamis (29/08/19).

Ia menjelaskan, sebenarnya Walikota Surabaya, Tri Rismaharini sudah memerintahkan kepada lurah-lurah untuk mendata kondisi kantornya seperti, berada di gang-gang sempit, plapon ambrol, pokoknya yang tidak layak harus segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

"Mosok seh hari gini, di Surabaya onok kantor kelurahan yang tidak memadai, ini Surabaya loh kota terbesar ke dua di Indonesia." tegasnya, dengan logat khas Suroboyoan.

Lebih lanjut politisi PKS Surabaya itu mengatakan, selain masih ada kantor kelurahan di Surabaya yang tidak memadai, lahan kantor kelurahan juga ada yang bukan milik Pemkot seperti, kelurahan Perak dan Pabean Cantikan.

Reni menerangkan, Kantor Kelurahan merupakan garda terdepedan dari sebuah pemerintahan daerah, jika kantornya saja tidak layak apakah mungkin pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Dirinya menambahkan, info terakhir dari bidang pemerintahan Pemkot Surabaya soal renovasi Kantor Kelurahan, katanya sudah diajukan tapi mandeg di Bappeko dan Cipta Karya.

"Ini jangan main-main harus segera di renovasi kantor Kelurahan yang masih belum layak, demi pelayanan masyarakat." ungkapnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10