Walau Nunggak Pajak Rp 3,5 M, Pendapatan PD Pasar Tetap Surplus

SURABAYA (Mediabidik) - Ditengah tunggakan pembayaran pajak PD.Pasar Surya sebesar Rp3,5 milyar, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya justru menyatakan, bahwa pendapatan bruto PD.Pasar Surya surplus cukup besar.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya, Drs. Khalid, MM mengatakan, setiap bulannya pendapatan PD.Pasar Surya mencapai Rp3,6 miliar, sementara total tunggakan pajak PD Pasar Surya hanya Rp3,5 miliar.

Ia menambahkan, banyaknya tunggakan pajak PD.Pasar Surya ke Pemkot Surabaya, tidak mengganggu kinerja perusahaan daerah milik Pemkot Surabaya disektor pasar tersebut.

"Soal tunggakan pajak PD.Pasar Surya sudah ada skema pembayaran, jadi tidak perlu dikhawatirkan." ujarnya kepada wartawan usai hearing dengan Komisi B di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (06/08/19).

Bahkan, kata Khalid, kinerja perusahaan selama semester pertama tahun ini menunjukkan trend positif tumbuh 15%, dibanding periode yang sama tahun lalu.

Dirinya menegaskan, soal tunggakan pajak, PD.Pasar Surya sudah melakukan skema pembayaran ke Pemkot Surabaya, tanpa mengganggu postur anggaran perusahaan.

"Tapi kami juga mendorong agar PD.Pasar Surya tetap mematuhi pembayaran pajak, karena dapat meningkatkan pendapatan daerah Kota Surabaya." tegasnya.

Ia kembali menjelaskan, tunggakan pajak PD.Pasar Surya terjadi akibat tidak terbayarnya belanja perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga di tahun ini PD.Pasar Surya harus membayar, akhirnya terjadi tunggakan.

"Tapi tak perlu khawatir, karena pendapatan PD Pasar Surya surplus, cash flow perusahaan masih kategori aman." terangnya. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog