Skip to main content

Dewan Desak DCKTR Turun Tangan Soal Rusaknya Rumah Warga Dharmahusada

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Kota Surabaya mendesak Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya untuk segera menindaklanjuti polemik rusaknya rumah warga dan penurunan tanah Dharmahusada Mas yang diduga disebabkan oleh pembangunan Apartemen Grand Dharmahusada Lagoon (GDL). 

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vinsensius Awey menjelaskan, seharusnya DCKTR bertindak pro aktif untuk turun langsung ke lapangan untuk menjembatani permasalahan ini.

"Ini saya hanya melihat dinas lingkungan hidup saja yang bergerak dan sudah menemukan banyak hal," jelasnya saat ditemui, Kamis (8/08/2019). 

Menurut Awey, sapaan akrabnya, dari hasil penelusuran Dinas Lingkungan Hidup telah menemukan adanya permasalahan tanah dan kajian teknis yang telah sesuai dengan metodologi pembangunan apartemen di daerah itu.

Namun meskipun demikian, Awey meragukan apakah dalam pelaksanaan pembangunan GDL telah sesuai dengan kajian teknisnya. 

"Persoalannya adalah, dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan metodenya apa belum? Nah ini tugasnya pengawasan. Siapa pengawasan? Ya Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang," tegas politisi asal Partai Kasrem ini.

Ia pun menyayangkan DCKTR yang memilih tidak pro aktif dalam menangani masalah ini. Padahal menurutnya di berbagai media telah memberitakan permasalahan ini selama seminggu ini. 

Awey khawatir jika nantinya DCKTR tak segera turun ke lapangan, kemungkinan untuk terjadi peristiwa seperti amblesnya Jalan Raya Gubeng akan terulang.

"Maka saya meminta DCKTR segera turun untuk mengawasi apa yang ada di lapangan. Dan bila perlu kalau ditemukan adanya penyimpangan maka sesegera mungkin kegiatan pembangunan dihentikan," pungkasnya.

Dewan pun berencana mengundang pihak PT PP. Properti, warga terdampak, DCKTR, dan berbagai pihak terkait pada Senin (12/08) mendatang untuk menemukan solusi terbaik untuk menanggapi permasalahan ini.

Diketahui sekitar 200 rumah warga mengalami kerusakan dan penurunan tanah yang diduga akibat adanya pembangunan basement 3 lantai dari proyek GDL. Daerah terdampak proyek ini diperkirakan mencapai radius 500 meter. Proyek GDL sendiri didirikan di atas lahan seluas 4,2 Hektar.(pan)


Comments


  1. Kontraktor Malang
    . - Kami menawarkan harga terjangkau dengan penggunaan bahan berkualitas sesuai dengan standar konstruksi bangunan serta menggunakan tenaga ahli yang berpengalaman sesuai dengan keahlian masing-masing dibidangnya.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63