Skip to main content

William : Transportasi Publik di Surabaya Masih Jauh Dari Harapan

SURABAYA (Mediabidik) - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Surabaya tengah menyoroti persoalan transportasi publik di Surabaya.

Meski baru satu hari bekerja sebagai anggota dewan, namun PSI berani menyikapi permasalahan transportasi Surabaya yang dinilai masih jauh dari harapan publik.

"Sistem tansportasi kita harus segera diperbaiki lagi." ujar Ketua Fraksi PSI, William Wirakusuma kepada wartawan di ruang Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, Selasa (27/08/19)

Ia menjelaskan, moda transportasi publik seperti Suroboyo Bus dan bus Surabaya yang ada saat ini masih jauh belum bermanfaat bagi khalayak Surabaya. 

Yang dibutuhkan saat ini, kata William, keberadaan transportasi publik berbasis massa yang dapat memobilisasi kinerja publik agar efesien dan efektif. 

Kemacetan di Surabaya, terang William, sudah tidak bisa ditolelir lagi, dan solusinya adalah keberadaan transportasi publik yang cepat dan aman sudah tidak terbantahkan lagi. 

"Bayangkan saya dari Kutisari ke kantor di dewan ini memakan waktu 45 menit, ini sangat membuang waktu di jalan." tegasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, PSI menilai problem kemacetan di Surabaya sudah memasuki stadium dua, sebelum stadium satu Pemkot Surabaya harus segera membenahi sistem transportasi.

Saat ditanya soal term atau MRT sebagai solusi transportasi publik, William menerangkan, sebelum dibangun term atau MRT, Pemkot Surabaya terlebih dahulu memikirkan akses dari rumah warga yang akan beraktifitas menuju ke term dan MRT, harus ada transportasi publik yang cepat. 

"Pembenahan sistem transportasi publik harus segera.dilakukan, jika tidak ingin kemacetan di Surabaya memasuki stadium satu, seperti di Jakarta." ungkapnya. (pan)

Foto : Ketua Fraksi PSI Surabaya William Wirakusuma

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...