Skip to main content

William : Transportasi Publik di Surabaya Masih Jauh Dari Harapan

SURABAYA (Mediabidik) - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Surabaya tengah menyoroti persoalan transportasi publik di Surabaya.

Meski baru satu hari bekerja sebagai anggota dewan, namun PSI berani menyikapi permasalahan transportasi Surabaya yang dinilai masih jauh dari harapan publik.

"Sistem tansportasi kita harus segera diperbaiki lagi." ujar Ketua Fraksi PSI, William Wirakusuma kepada wartawan di ruang Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, Selasa (27/08/19)

Ia menjelaskan, moda transportasi publik seperti Suroboyo Bus dan bus Surabaya yang ada saat ini masih jauh belum bermanfaat bagi khalayak Surabaya. 

Yang dibutuhkan saat ini, kata William, keberadaan transportasi publik berbasis massa yang dapat memobilisasi kinerja publik agar efesien dan efektif. 

Kemacetan di Surabaya, terang William, sudah tidak bisa ditolelir lagi, dan solusinya adalah keberadaan transportasi publik yang cepat dan aman sudah tidak terbantahkan lagi. 

"Bayangkan saya dari Kutisari ke kantor di dewan ini memakan waktu 45 menit, ini sangat membuang waktu di jalan." tegasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, PSI menilai problem kemacetan di Surabaya sudah memasuki stadium dua, sebelum stadium satu Pemkot Surabaya harus segera membenahi sistem transportasi.

Saat ditanya soal term atau MRT sebagai solusi transportasi publik, William menerangkan, sebelum dibangun term atau MRT, Pemkot Surabaya terlebih dahulu memikirkan akses dari rumah warga yang akan beraktifitas menuju ke term dan MRT, harus ada transportasi publik yang cepat. 

"Pembenahan sistem transportasi publik harus segera.dilakukan, jika tidak ingin kemacetan di Surabaya memasuki stadium satu, seperti di Jakarta." ungkapnya. (pan)

Foto : Ketua Fraksi PSI Surabaya William Wirakusuma

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63