SURABAYA (Mediabidik) – Kali ketiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk menunda sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melibatkan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur sebagai terdakwa.Jaksa Muhammad Nizar meminta waktu (lagi) sepekan untuk membacakan berkas tuntutannya. "Tuntutan belum siap, kami meminta waktu selama seminggu, hingga tuntutan siap dibacakan," ujar jaksa.Alasan jaksa, proses administrasi surat tuntutan masih berada di Kejaksaan Agung RI. Menanggapi hal tersebut, Gus Nur didampingi oleh kuasa hukumnya Andry Ermawan terlihat sedikit kecewa.Bahkan Andry meminta jaksa menghormati pihaknya. Disamping menunda-nunda sidang, pihak jaksa juga dituding kerap molor datang sidang sesuai waktu yang disepakati bersama sebelumnya."Seperti hari ini, jaksa datang jam 13.00 WIB, padahal sebelumnya disepakati sidang bakal digelar pukul 10.00 WIB. Kita (pihak terdakwa, red) datang selalu on time. Mbok kita dihargai juga dong," terang Andry, Kamis (29/8/2019).Soal penundaan pembacaan berkas tuntutan, Andry mengaku harus menerima permintaan jaksa untuk menunggu sepekan lagi."Sebenarnya kita protes agar jaksa jangan menunda-nunda terus, karena ini sudah 4 minggu. Jangan sampai hal ini menjadi preseden buruk. Toh perkaranya Gus Nur ya perkara pidana biasa saja, sama dengan (perkara, red) yang lain, mengaoa penundaan tuntutan terlalu lama," tambah Andry saat diwawancara sesaat usai sidang.Perkara Gus Nur ini berawal dari laporan ke polisi oleh koordinator Forum Pembela Kader Muda NU yang sekaligus Wakil Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim.Gus Nur dilaporkan karena video blog (vlog) dengan judul Generasi Muda NU Penjilat. Vlog itu diunggah Gus Nur di akun youtube pada 20 Mei 2018.Gus Nur didakwa Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (opan)Foto : Tampak terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur didampingi tim penasehat hukumnya sesaat usai jalani penundaan sidang agenda tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (29/8/2019). Henoch Kurniawan
SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
Comments
Post a Comment