Skip to main content

Inilah Temuan Hasil Sidak Tim DLH Surabaya Soal Apartemen GDL

SURABAYA (Mediabidik) - Hasil mengejutkan yang di dapat tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Surabaya pada Kamis (1/8/2019) kemarin, menindaklanjuti keluhan warga Perumahan Dharmahusada Mas yang resah karena rumahnya retak dan terjadi penurun tanah akibat terdampak oleh pembangunan Apartemen Grand Dharmahusada Lagoon.

Hal itu disampaikan Kabid Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLH kota Surabaya Tri Dasto mengatakan, terjadi keretakan rumah warga lantaran akibat beban bangunan yang ada disana, karena disitu didirikan suatu apartemen karena tekanan tanah.

"Tanah bergerak sehingga rumah rumah tertarik dan terjadi keretakan." terang Tri Dasto kepada media ini saat ditemui dikantornya. Jumat (2/8/2019).

Mantan Kabid Jalan dan Jembatan DBMP membenarkan bahwa keretakan rumah warga disebabkan oleh pembangunan Apartemen Grand Dharmahusada Lagoo." Iya keretakan rumah warga disebabkan pembangunan apartemen GDL." ucapnya.

Kabid Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan DLH menjelaskan, disitu juga waktu itu dilakukan tes tanah dan tanah disitu labil, karena kondisi tanah disitu jelek sekali. Informasinya seperti itu, kan ada narasumber dari ITS. Disitu ditunjuk oleh PP untuk menyelidiki dan mengetahui tanah disitu. 

"Ternyata tanah disitu kurang baik dan jelek walaupun tanpa beban itu juga akan mengalami penurunan juga bisa terjadi seperti itu. Apalagi dibebani beban yang sangat berat sekali sehingga akan terjadi suatu sleding sehingga akan tertarik dan retak." paparnya.

Sangat ironis, padahal sebelumnya Kepala Project Apartemen Grand Dharmahusada Lagoon (GDL) Nur Jaman menampik kalau kerusakan rumah warga Perumahan Dharmahusada Mas disebabkan adanya pembangunan Apartemen GDL.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni