Skip to main content

Gandeng Pakar dan Akademisi Pemkot Surabaya Matangkan Transportasi Subway

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mematangkan konsep transportasi Subway. Para pakar dan akademisi turut digandeng dalam kajian awal.

"Sekarang  mulai dipersiapkan kajian awalnya," kata Wakil Walikota Surabaya, Wishnu Sakti Buana, Minggu (4/8/2019).

Berbagai kajian tersebut dilihat dari berbagai aspek. Baik Geologi, Transportasi, dan ekonomi. Masukan dari para pakar dan akademisi dinilai Whisnu begitu penting.

Para pakar dan akademisi ini berasal dari ITS dan Universitas Airlangga Surabaya (Unair). Selain itu beberapa konsultan dari luar Surabaya juga diminta sumbangsih ide dan pemikiran.

Subway, dikatakan Wishnu tidak hanya sekedar moda transportasi modern. Tapi juga menyambungkan (baca: interkoneksi) zona wilayah perekonomian di Surabaya.

"Karena sistem transportasi pisah dengan jalan. Sehingga perlu juga dimatangkan dengan sistem digitalisasi ekonomi bawah tanah," terang politisi DPD PDIP Jatim ini.

Diketahui, ide pembuatan Subway ini direncanakan oleh Wakil Walikota Surabaya, Wishnu Sakti Buana. 

Hal tersebut berkaca dari sistem transportasi MRT yang sudah dibangun di Jakarta. Namun konsep tersebut berbeda dengan Subway.

Subway tidak akan meninggalkan moda angkutan umum maupun angkutan online yang sudah eksis.

Angkutan umum dan online nantinya bisa mengambil penumpang dari perumahan dan perkampungan menuju terminal Subway. "Dan itu bisa dibiayai APBD sehingga gratis bagi warga," terang pria yang biasa disapa WS ini.
Pembiayaan angkutan umum seperti angkot, ojek online maupun Taksol akan dihitung per kilometer.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...