Skip to main content

Kolaborasi RT, RW, Lurah, Camat, Elemen Masyarakat Sebagai Bentuk Menjaga Keamanan


SURABAYAIMediabidik.Com
- Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, meminta camat, lurah, RT, dan RW memperkuat deteksi dini terhadap berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, banyak persoalan yang berpotensi memicu konflik sebenarnya bisa dicegah apabila komunikasi dan mediasi dilakukan sejak awal di tingkat lingkungan.

Anas mengatakan perangkat wilayah merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di lapangan. Karena itu, camat, lurah, RT, dan RW  diminta aktif membangun komunikasi dan intens berkoordinasi dengan warga untuk memetakan persoalan yang berkembang di wilayahnya.

"Ketika ada potensi gesekan di masyarakat, perangkat wilayah harus hadir lebih awal untuk membangun komunikasi dan mencari solusi," ujar Anas.

Legislator PDI Perjuangan itu menilai kolaborasi antara RT, RW, lurah, kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas perlu diperkuat sebagai sistem deteksi dini di tingkat kampung. Dengan cara itu, berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Menurutnya, menjaga kondusivitas kota tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Terlebih Surabaya merupakan kota besar dengan aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga stabilitas sosial harus terus dijaga.

"RT dan RW adalah mata dan telinga pemerintah di lingkungan. Kalau komunikasi berjalan baik, berbagai persoalan bisa diketahui lebih cepat dan diselesaikan secara kekeluargaan sebelum berdampak lebih luas," katanya.

Anas juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya yang terus membangun komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan dan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota. Ia berharap sinergi tersebut diperkuat hingga tingkat kampung agar Surabaya tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga.

"Yang paling penting adalah membangun kehadiran pemerintah sampai ke level paling bawah. Ketika warga merasa didengar dan persoalannya cepat ditindaklanjuti, potensi konflik akan jauh lebih mudah dicegah," pungkasnya.(red) 

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Walikota Surabaya Jamin Tarif Trem Terjangkau

SURABAYA (Media Bidik) - Rencana proyek transportasi angkutan massal (AMC) berupa trem di Kota Surabaya semakin memperlihatkan progres signifikan.  Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang reaktivasi jalur kereta api dalam kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9). Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken pada 28 April lalu. Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dalam sambutannya mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan PKS tersebut, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail. Kemenhub akan melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN. Lalu PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta pengoperasionalan moda transportasi tersebut...