Skip to main content

Tidak ada OPD yang Hadir Rapat, Pansus Raperda Hunian Layak Sangat Kecewa

SURABAYAIMediabidik.Com– Pansus Raperda Hunian Layak DPRD Kota Surabaya sangat kecewa kepada pihak Pemkot Surabaya. Pasalnya, saat akan membahas Raperda Hunian Layak, Kamis (20/02/2025) di ruang Komisi A bersama dinas OPD terkait seperti, Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan, DPRKPP, Kabag Hukum dan Kerjasama Pemkot Surabaya tidak ada yang hadir sama sekali di ruang rapat.

Ditemui wartawan, Ketua Pansus Hunian Layak, Muhammad Saefudin mengakui merasa kecewa dan marah besar karena pihak pemkot tidak hadir sama sekali dalam pembahasan Raperda ini.

"Ini sangat melecehkan kami, padahal undangan rapat di tanda tangani Ketua DPRD Kota Surabaya. Karena ketidakhadiran dari pihak pemkot Surabaya akhirnya kita batal rapat," ujar M. Saefuddin di Surabaya, Kamis (20/02/2025).

Ia menambahkan, makanya saya putuskan untuk tidak dilaksanakan pansus hari ini, karena OPD tidak hadir. Bukan hanya kecewa, tapi ini fatal.

Dan perlu diketahui, kata Bang Udin sapaan M. Saefuddin, undangan pansus itu yang mendandatangani undangan itu bukan ketua pansus, tapi ketua DPRD Kota Surabaya.

"Ini pelecehan terhadap ketua DPRD Kota Surabaya. Apalagi ini kepentingan untuk warga masyarakat, terutama untuk meningkatkan warga terhadap hunian yang layak," tegas politisi Partai Demokrat Surabaya ini.

Padahal, jelas Bang Udin, rumah-rumah yang layak bagi warga itu adalah memang cita-citanya Wali kota Surabaya Eri Cahyadi bagaimana kemudian Surabaya menjadi smart city.

Tetapi kalau seperti ini terus, tegas Bang Udin, OPD yang tidak hadir gimana coba, dimana keberpihakannya kepada rakyat.

Saat ditanya rencana mau panggil OPD pemkot kembali bahas Raperda Hunian Layak, Bang Udin mengatakan, ya habis ini kita akan reschedule, diundang, kemudian apakah dia hadir atau tidak. jalau tidak hadir lagi, ya kita jadwalkan lagi, dan baru kita mengambil sikap yang tegas.

Bang Udin kembali mengatakan, semua akan dibahas di dalam raperda, maka kita di pansus itu akan mengotak-atik, ada yang kemudian ditambah, ada yang kurang. Kalau ada yang kurang kita tambahin, kalau ada yang tidak relevan ya akan kita kurangi.

"Maka dari itu kami memanggil pihak-pihak terkait untuk hadir dalam pansus, tapi nyatanya hari ini tidak hadir sama sekali, satu pun OPD tidak hadir dan kami sangat kecewa,"pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Ketua KONI Jatim: Triathlon akan Dipertandingkan di PORPROV 2025

SURABAYA|Mediabidik.Com – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Timur (KONI Jatim) Muhammad Nabil mengumumkan, bahwa triathlon akan menjadi salah satu cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX/2025 di Malang Raya. Dalam pernyataannya, M Nabil menekankan pentingnya multi ajang ini, sebagai sarana rekrutmen atlet menjelang SEA Games 2025 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).  "Sudah saya pastikan, bahwa triathlon akan dipertandingkan di Porprov Malang Raya. Ini adalah langkah strategis untuk rekrutmen, agar kita bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi yang ada," ujar M Nabil, pada acara pelantikan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jatim, di Surabaya, Sabtu (2/11/2024) siang. Untuk mencapai tujuan tersebut, KONI Jatim meminta Ketua Pengprov FTI Jatim Anastasia Kirana membuat triathlon makin semarak...