Setelah menjalani masa reses tahun sidang I, masa Sidang ke-II tahun 2025 di empat kelurahan, ia mendapati bahwa permasalahan pavingisasi, pembangunan saluran air, serta penanganan banjir masih menjadi keluhan utama warga.
"Permasalahan pengendalian banjir ini memang butuh perhatian serius dari Pemkot Surabaya. Ada 2.010 titik pengajuan paving, saluran dan PJU hanya di tujuh kecamatan daerah pemilihan (dapil) 3 yang saya wakili. Itu belum termasuk di empat dapil lainnya se-Surabaya,"ujar Aning.
Aning juga menyoroti bahwa keterbatasan anggaran pemerintah kota dan belum diserahterimakannya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) oleh pengembang menjadi penghambat akses warga terhadap APBD.
Menurut Aning, tantangan semakin besar dengan ketidaktercapaian pendapatan kota tahun 2024 yang mencapai Rp1,3 triliun serta rasionalisasi anggaran yang terbesar justru di bidang infrastruktur banjir.
Ditambah lagi, adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran akan berpengaruh langsung pada keuangan daerah.
"Mau tidak mau, harus ada kerja yang sangat keras dalam menentukan prioritas belanja. Jangan sampai Pemkot salah langkah dengan tidak menjadikan banjir sebagai salah satu prioritasnya. Perencanaan harus tegas, jelas, dan terukur sehingga masyarakat tidak di-PHP, diukur-ukur terus tapi tak ada realisasi," tegas Aning.
Selain banjir, sulitnya mendapatkan pekerjaan, terutama bagi lulusan SMA dan sederajat, juga menjadi keluhan utama warga. Meskipun angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Surabaya menurun dari 7,62% menjadi 4,91% pada tahun 2024, realitas di lapangan masih menunjukkan banyaknya pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.
"Disnaker setiap tahun mencatat ada 700.000 fresh graduate yang mencari kerja, tapi yang bisa difasilitasi hanya 7.000 orang. Itu pun belum tentu semuanya diterima. Ini isu yang hangat dan harus segera disolusikan oleh Pemkot," ujar Aning.
Menurutnya, meski ada potensi dampak efisiensi anggaran pusat yang mencapai Rp50,59 triliun, Surabaya masih berpeluang lebih baik karena kapasitas fiskalnya lebih besar dibanding daerah lain. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Selain infrastruktur dan ketenagakerjaan, Aning juga menyoroti pentingnya balai RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan publik. Banyak warga mengeluhkan ketidaklayakan hingga ketiadaan balai RT/RW di lingkungan mereka.
"Balai RT/RW adalah wujud birokrasi terkecil dari Pemkot Surabaya. Sudah saatnya kelurahan menjadi lebih mandiri dan berdaya, berkolaborasi dengan seluruh RW dan RT di wilayahnya," katanya.
Menjelang pelantikan Wali Kota yang akan diikuti dengan reformasi perangkat daerah, Aning berharap agar lurah-lurah yang ditunjuk adalah orang-orang terbaik dan inovatif.
"Lurah harus bisa mendongkrak perubahan, baik dalam pemberdayaan ekonomi kelurahan maupun penyelesaian pembangunan infrastruktur secara holistik," pungkasnya. (red)
Comments
Post a Comment