Skip to main content

Komisi A: Pinjaman Utang Harusnya Relevan Jangan hanya Pembangunan Infrastruktur Prestisius Saja

SURABAYAIMediabidik.Com– Rencana Pemkot Surabaya meminjam uang atau utang ke pihak luar untuk merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur terus mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kota Surabaya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, pinjaman sebesar Rp5,6 triliun harusnya relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan warga kota Surabaya. 

"Jangan sampai pinjaman dana sebesar itu mengesampingkan hal-hal yang sebenarnya vital tapi tidak nampak, nampaknya ketika sudah terjadi baru dikerjakan," ujar Yona Bagus Widyatmoko di Surabaya, Rabu (26/02/2025).

Ia menambahkan, ketika terjadi banjir dan tanggul jebol seperti di wilayah Sukomanunggal baru dikerjakan Pemkot Surabaya. Seharusnya, kita berpikir kedepan bagaimana membuat bozem yang mampu menampung debit air yang cukup besar dan diperkuat dengan baik.

"Nah ini kan butuh anggaran yang tidak sedikit. Barangkali ketika pinjaman duit tersebut cair, Walikota Eri Cahyadi bisa prioritaskan bangun bozem ini,"tegas politisi Partai Gerindra Surabaya ini.

Dirinya kembali mengatakan, kami dapat info bahwa pinjaman tersebut akan cair di tahun ini baru sebesar Rp400-900 miliar. Nah, anggaran yang didapat dari pinjaman ini jangan hanya prioritas pembangunan infrastruktur yang prestisius saja.

"Seperti bangun JLLB, JLLT, dan Rumah Sakit Surabaya Selatan. Tapi prioritaskan yang benar-benar relevan dari kebutuhan warga kota Surabaya,"tegasnya.

Yona kembali menambahkan, itu baru sektor infrastruktur saja, belum lagi hal lain yang ada di perangkat daerah atau OPD dimana butuh perbaikan fasilitas untuk memaksimalkan kinerja OPD dengan harapan layanan masyarakat berjalan maksimal.

"Misal di Command Center 112 ketika kami cek di sana, ternyata banyak perangkat kerjanya yang kurang memadai dan ini perlu di upgrade dengan anggaran yang juga terbilang tidak sedikit. Begitu juga di Dinas Perpustakaan, banyak yang sudah usang," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...