Skip to main content

Pasca Jebolnya Tanggul Sungai Banyu Urip, Komisi C Berharap Pemkot Lakukan Evaluasi

Mediabidik.Com– Jebolnya tanggul sungai Banyu Urip akibat derasnya hujan, membuat Komisi C DPRD Kota Surabaya angkat bicara.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron mengatakan, pasca jebolnya tanggul Sungai Banyu Urip beberapa hari lalu seharusnya Pemkot segera melakukan evaluasi menyeluruh, mengapa hal tersebut bisa jebol.

"Apakah pengerjaannya dahulu asal-asalan, atau kontraktornya yang buat tanggul juga sembrono saat membangun tanggul. Ini perlu adanya evaluasi menyeluruh," ujar Buchori Imron di Surabaya, Kamis (04/05/2023).

Dirinya mempertanyakan sistem pelelangan, anggaran, dan sekaligus feasability study nya. 

Menurutnya, pembangunan tanggul tidak digarap asal-asalan. Sebab, pemkot punya kewenangan segalanya, mulai keuangan, konsep dan lainnya. Harusnya masalah banjir bisa diatasi, utamanya warga di sekitar tanggul. 

"Jadi jangan asal-asalan bangun tanggul itu, hingga bangunan rapuh," tegas Buchori.

Di samping itu, ia juga meminta sungai bebas dari sampah, agar saluran airnya lancar dan tidak menghambat arus. Sehingga dampaknya tanggul jebol. 

Maka, Legislator PPP tersebut menekankan, pemkot segera melakukan evaluasi secara menyeluruh. Mulai konsepnya, plaining, feasability study. 

"Termasuk penganggarannya. Mungkin ada yang salah," ungkap mantan Ketua DPC PPP Kota Surabaya ini.

Buchori Imron mewanti-wanti pemkot jangan asal mengejar lelang dengan harga murah. Namun harus mengkaji, kontraktor itu punya kredibilitas dan track recordnya jelas. "Agar pelaksanaan proyek tidak dikerjakan menyimpang," ujar dia.

Pasalnya, tambah Buchori, selama ini pemkot dinilai lemah mengawasi pengerjaan proyek. Sehingga ia menduga kontraktor mengerjakan secara asal-asalan. Tidak sesuai dengan konsep, planning dan feasability study. 

"Serta tak memikirkan perawatan dalam jangka panjang," demikian Buchori Imron. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63