KPU Surabaya Siap Menyambut Kedatangan Kirab Bendera Parpol Peserta Pemilu 2024

Mediabidik.Com - KPU Kota Surabaya siap menyambut kedatangan kirab bendera-bendera Parpol peserta Pemilu 2024 yang akan tiba pada Selasa (9/5/23) besok, dari Kalimantan Timur menuju kantor KPU kota Surabaya jalan Adityawarman.

Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Subairi menyampaikan, bendera 17 parpol peserta pemilu akan dikirab untuk disosialisasikan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Surabaya.

"Nanti mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 14 (akan dikirab di Surabaya) dan tanggal 15 nya kita geser ke kota Probolinggo untuk kemudian akan dilakukan prosesi kirab juga sampai di titik akhir di kantor KPU RI di Jakarta," jelasnya kepada media, Senin (8/5/2023).

Untuk di Kota Surabaya sendiri, Bairi menjelaskan, bahwa kirab akan terbagi menjadi lima zona. Hal ini disesuaikan dengan Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada di Kota Surabaya.

Selain itu, bendera-bendera parpol ini juga akan dikirab dengan menggunakan perahu di Kecamatan Bulak. Ditambah lagi, kirab bendera parpol juga akan berlangsung dengan berkeliling ex lokalisasi Dolly.

"Kami bentuk dalam 5 zona jadi di masing-masing zona itu ada beberapa sosialisasi yang salah satunya Nanti juga ada sosialisasi di segmen nelayan ya melalui kirap perahu di kecamatan Bulak terus ada kita akan keliling di ex lokalisasi Dolly, " tegasnya.

Semua hal itu dilakukan KPU Kota Surabaya selain untuk memperkenalkan parpol peserta pemilu, juga untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, peran aktif masyarakat dalam pemilu mendatang, menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara.

"Tentunya semua kami lakukan dalam rangka untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan menggugah masyarakat bahwa Pemilu 2024 ini harus kita sukseskan dan menjadi tanggung jawab bersama," pungkasnya. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog