Skip to main content

KPU Surabaya Gelar Sosialisasi di Area Car Free Day

SURABAYA– KPU Kota Surabaya bersama seluruh jajaran badan adhoc, PPK dan PPS menggelar sosialisasi di area car free day, sepanjang Jalan Raya Darmo, Minggu (14/5) pagi. Sosialisasi dilakukan sebagai rangkaian Kirab Pemilu 2024, yang berlangsung di Kota Surabaya sejak sejak sepekan yang lalu.

Sosialisasi yang disambut antusias oleh warga kota Surabaya, terutama yang ada di arena car free day tersebut berlangsung sejak pukul 05.30 Wib diwarnai dengan berbagai metode sosialisasi. Mulai dari senam bersama, flasmob jingle Pemilu 2024, gelar seni budaya musik patrol dan electon, maskot Sura dan Sulu, serta cek Daftar Pemilih Tetap (DPT) online.

Seluruh anggota PPK dan PPS dengan diiringi musik patrol melakukan jalan sehat sepanjang arena car free day. Sekaligus juga membagi selebaran, bahan sosialisasi kepada pejalan kaki, yang di dalamnya berisi ajakan memilih dan gambar 18 partai politik. Sambil lalu mengajak warga untuk datang ke TPS, Rabu 14 Februari 2024 mendatang.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi menyatakan bahwa sosialisasi di sepanjang car free day Jalan Raya Darmo merupakan rangkai kirab yang memasuki hari ke enam. Tujuannya, dalam rangka peningkatan partisipasi masyakat dalam Pemilu 2024 nanti.

Dia menilai penting menyampaikan pada publik, seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya bahwa Pemilu 2024 sudah didepan mata. Dari itu, sosialisasi secara masif dengan berbagai segmen perlu dilakukan.

"Salah satunya seperti yang dilaksanakan di hari minggu ini, bertepatan agenda rutin car freeday. Kami sosialisasikan Pemilu 2024, langsung kepada masyarakat secara massif,"ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Bairi ini menambahkan, dalam agenda sosialiasi di car free day juga melibatkan perah aktif dari masyarakat. Itu terlibat dari antusiasme masyarakat yang ikut senam bersama, bahkan sampai acara selesai yang sekaligus ada yang dapat hadiah kuis dari pihak KPU Kota Surabaya.

"Kami tidak hanya cukup sosialisasi saja, juga melakukan pendidikan pemilih. Tentunya agar menjadi pemilih cerdas dalam Pemilu 2024 nanti," terangnya.

Perlu diketahui, dalam Kirab Pemilu 2024 ada sebanyak 18 partai politik, yang benderanya dikirab sejak 14 Februari 2023 lalu. Kebetulan, untuk Kota Surabaya masuk dalam jalur IV yang dimulai dari KPU Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Datang dan berada di Kota Surabaya sejak Selasa (12/2) .

Selanjutnya, mobil Kirab Pemilu 2024 akan diserahterimakan kepada Kota Probolinggo, Selasa mendatang. Rute Kirap akan berakhir di Kantor KPU Surabaya, diperkirakan 25 November nati. Bendera partai politik yang dikirab, setibanya di kantor KPU RI. Bendera partai akan diserahkan ke masing-masing ketua partai.

Sementara itu, salah satu pengguna car freeday yang mengikuti Senam Sehat Pemilu 2024, Teguh Hadi menyatakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya perlu ditingkatkan. Sebab, masyarakat cukup terbantu dan sekaligus diingatkan kalau Pemilu 2024 sudah dekat, tinggal dalam hitungan bulan saja.

Sosialisasi dengan berbagai segmen, menurutnya juga penting. Seperti juga di pusat keramaian warga di Taman Bungkul, Pasar Tradisional dan Mall. Selain hari pemungutan suara, warga juga butuh tahu jumlah partai politik yang akan menjadi peserta di Pemilu 2024 yang akan datang.

"Setidaknya terus diingatkan, agar yang datang nyoblos ke TPS nanti banyak. Ya, salah satunya dengan memperbanyak sosialisasi," terangnya.(@humas_kpusbya)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more