Skip to main content

Kirab Pemilu 2024 KPU Surabaya Sosialisasi Bersama Pemilih Pemula, Hingga Gelar Seni Budaya

Mediabidik.Com – KPU Kota Surabaya melakukan sosialiasi di segmen pemilih pemula, yakni di kalangan siswa SMAN 13 kecamatan Lakarsantri, Rabu (10/5) hari ini. Sosialisasi dilakukan dalam rangkaian Kirab Pemilu 2024, yang secara simbolik diserahterimakan dari KPU Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke KPU Provisi Jawa Timur (Jatim).

Sosialisasi yang diikuti 50 siswa berlangsung semarak, sebagian besar peserta antusias dan tanya jawab seputar kepemiluan. Para siswa yang didampingi oleh PPK dan PPS, juga berjoget dengan Sura-Sulu yang merupakan Maskot Pemilu 2024, serta nyanyi lagu "Memilih Untuk Indonesia" yang merupakan Jingle Pemilu 2024.

Divisi Sososialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi menyatakan bahwa sosialiasi tatap muka di SMAN 13 Surabaya merupakan bagian dari rangkaian Kirab Pemilu 2024. Di mana, tujuannya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakan dan pendidikan pemilih dalam Pemilu akan datang.

"Sekaligus merupakan kolaborasi dengan semua pihak, guna menyukseskan Pemilu 2024. Itu penting, karena Pemilu bukan semata-mata tangggung jawab KPU, melainkan juga tanggung jawab semua pihak," ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Bairi ini menyampaikan, sosialisasi di kalangan siswa SMA yang mayoritas pemilih pemula itu sangat menarik. Sebab, siswa yang sebagian besar ingin tahu secara langsung mengenai hal yang berkaitan dengan Pemilu. Baik itu mulai kapan Pemilu dilaksanakan dan juga berkaitan dengan partai politik peserta Pemilu.

Tidak hanya mendapat sosialisasi dan ajakan datang ke TPS saja. Siswa SMAN 13 Surabaya juga mendapat pengetahuan seputar kepemiluan, dari brosur yang dibagi-bagikan oleh PPK dan PPS. Siswa juga mendapat souvenir, terutama yang bisa menjawab pertanyaan dari PPK yang merupakan narasumber.

"Antusias sekali, rasa ingin tahunya sangat tinggi dan banyak pertanyaan juga. Melihat semangat para siswa, kami optimis tingkat partisipasi masyarakat meningkat," terangnya.

Sementara itu, salah satu siswa SMAN 13 Surabaya, Maulidia mengatakan dirinya sangat senang karena sekaligus bisa belajar, mendapat pengetahuan kepemiluan. Dia juga jadi mengerti kapan Pemilu 2024 akan dilaksanakan dan nantinya akan memilih siapa saja dalam Pemilu.

"Menjadi pengalaman yang menyenangkan, yang nantinya juga menjadi pengalaman pertama menggunakan hak pemilih. Saya siap datang ke TPS," ungkapnya.

Perlu diketahui, dalam Kirab Pemilu 2024, mobil kirab yang membawa bendera merah putih, bendera Pataka KPU dan bendera partai politik berjumlah 18 partai. Selama di kota Surabaya, mobil kirab akan keliling di sebanyak 5 zona atau 31 kecamatan. PPK yang akan melakukan sosialisai dengan berbagai segmen.

Di hari pertama di zona I sendiri, tidak hanya sosialisasi tatap muka di SMAN 13 Surabaya. Ada beberapa sosialisasi lain seperti bagi brosur di lampu merah, senam Pemilu 2025 sampai juga cek Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara online. Ada juga menampikan kearifan seni dan budaya seperti sosialisasi dengan musik patrol,tari-tarian.

Untuk zona I sendiri meliputi Kecamatan Lakarsantri, Sambikerep, Tandes, Benowo, Pakal dan Asemrowo. (humas_kpusbya)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni