Skip to main content

Inspektorat : Ada 6 Orang ASN Terlibat Pungli Tahun Ini

Mediabidik.Com - Masih saja ada oknum ASN atau PNS dilingkungan pemkot Surabaya yang melakukan pelanggaran hukum dan terlibat punggutan liar (Pungli) dengan menjanjikan pekerjaan kepada masyarakat demi kepentingan pribadi. 

Rahmad Basari Kepala Inspektorat kota Surabaya mengatakan, kalau terkait dengan pungli (punggutan liar), kita lihat permasalahannya apakah itu pidana umum atau pidana korupsi itukan ranah hukum yang bisa menilai. Tapi kalau melibatkan ASN, ASN itu adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja apabila terbukti dan akan diberhentikan. 

"Kalau itu masuk dalam kategori korupsi ada pidana korupsi nya akan diberhentikan dengan tidak hormat, tetapi kalau itu masuk dalam kategori pidana umum, kita melihat pasal ancamannya berapa yang dikenakan kalau diatas 2 tahun akan diberhentikan dengan hormat, itu pasal ancamannya bukan putusannya. "terang Basari kepada media ini, Kamis (25/5/23). 

"Tetapi, kalau masuk dalam kategori tindak pidana korupsi diberhentikan dengan tidak hormat." tegas Basari. 

Perihal ASN dilingkungan pemkot Surabaya yang terlibat dalam pungli, Kepala Inspektorat kota Surabaya ini menjelaskan, jadi, ditahun 2023 ini, indikasi yang sedang berproses saat ini terkait ASN yang terlibat punggutan-punggutan seperti itu ada 6 orang. 4 orang masuk pelanggaran berat dan 2 sedang. 

"Saat ini sedang finalisasi, masuk pelanggaran berat, bisa diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat. Sudah cukup bukti dan tinggal tahapan proses administrasi yang harus dilalui. Sangsi berat." jelas Basari. 

Masih kata Basari, untuk tahun 2022 ada yang diberhentikan dengan hormat, itu kasus pungli, kemudian ada yang turun pangkat. "Jadi ditahun 2022 ada dua orang, satu diberhentikan dengan hormat dan satu turun jabatan (non job). "tegasnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, kalau punggutan terkait pelayanan tidak ada, kalau menjanjikan soal pekerjaan nambah dua orang. Saat ditanya soal sangsi, dia menegaskan, kalau terbukti ya berat lah sangsinya. 

"Kalau soal bukti sudah cukup bukti, tapi sekarang masih dalam proses, ada yang kelurahan dan juga ada dari OPD, jadi tahun ini ada 6 orang ASN yang terlibat punggutan menjanjikan soal pekerjaan." pungkasnya. 

Perlu diketahui, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewanti-wanti jajarannya untuk menghindari perbuatan melanggar hukum seperti melakukan tindakan pungutan liar (Pungli). Terlebih, jika pungli tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan wali kota atau pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Eri Cahyadi saat memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemkot Surabaya. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Graha Sawunggaling, Jalan Jimerto Surabaya, Rabu (24/5/2023). (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama