Skip to main content

Agar Kembali Ramai, Komisi C Minta Pemkot Optimalkan Pengelolaan TOW

Mediabidik.Com - Masih banyaknya terminal di Surabaya yang sepi dari penumpang yang menunggu transportasi publik seperti bus membuat fungsi dan keberadaanya memprihatinkan. 

Seperti terminal Tambak Osowilangun (TOW) yang merupakan terminal tipe A,  setiap hari atau di luar momen lebaran yang sepi dari aktivitas penumpang. Bus antar kota antar provinsi (AKAP) hampir tidak ada. Bahkan bus antar kota dalam provinsi (AKDP) juga terbatas, hanya beberapa trayek atau rute yang ada. 

Oleh karena itu Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono meminta Pemkot Surabaya untuk mengoptimalkan terminal Tambak Osowilangun agar penumpang bisa lebih bergeliat lagi. Terlebih terminal Purabaya saat ini sudah diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pendapatan asli daerah (PAD) tentu berkurang. 

"Terminal seperti di Tambak Osowilangun memang belum maksimal jadi perlu dioptimalkan lagi fungsinya untuk terminal bus. Supaya ramai kembali,"kata Baktiono, Selasa (2/5).

Bahkan ia mengusulkan agar keberadaan transportasi online bisa masuk ke terminal agar memudahkan penumpang dalam memilih tujuan di dalam kota. Selain itu juga tenan UMKM juga bisa ditempatkan di terminal agar menunjang kebutuhan penumpang juga. 

"Makanya kami harapkan ada inovasi yang dilakukan oleh Wali Kota (Eri Cahyadi) untuk menempatkan tenan UMKM atau pedagang di terminal," ujarnya. Dukungan akses jalan yang baik juga menentukan tingkat keramaian dari terminal. Selain itu keberadaan tol yang saat ini tengah dibangun Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) juga harus segera dituntaskan. "Jalan dan tol juga perlu dioptimalkan. Apalagi nanti kita mengusulkan dalam RTRW nantinya untuk kota Surabaya menghadap ke laut seperti di luar negeri," terangnya.

Tak hanya di Terminal Tambak Osowilangun saja , namun menurutnya Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) dan juga Terminal Bratang juga perlu inovasi agar tidak mati suri keberadaan dan fungsinya. "Dishub juga harus memikirkan agar terminal ramai," tegas Baktiono.

Seperti diketahui bahwa Terminal Purabaya merupakan terminal tipe A yang dibangun oleh Pemkot Surabaya. Meski terletak di Kabupaten Sidoarjo, ada sharing profit antara Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo. Namun dalam perjalanannya Terminal Purabaya diambil alih oleh Kemenhub. Namun kini menurut Baktiono pasca diambil alih banyak keluhan dari masyarakat terkait menejemen dan perawatan terminal. "Harusnya Terminal Purabaya bisa untuk disentralisasi dan otonomi daerah," pungkasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh