Skip to main content

Ini Catatan Komisi B Untuk PDTS KBS Jelang Opening Surabaya Nights Zoo

Mediabidik.Com - Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) melakukan uji coba (trial) Surabaya Night Zoo jelang opening. Trial tersebut dilakukan pada Minggu (21/05/2023), dihadiri Wali Kota Surabaya beserta istri dan Komisi B DPRD Surabaya.

Anggota Komisi B Zuhrotul Mar'ah mengapresiasi keberadaan wahana baru, yang menjadi inovasi PDTS KBS tersebut. 

"KBS membuka peluang untuk menikmati wahana saat malam hari. Melihat aktifitas satwa malam. Diantaranya burung kakatua, kemudian lemur dan ikan," terangnya pada Senin (22/05/2023).

Namun menurut Zuhro, pihaknya memberikan sejumlah catatan. Antara lain pihak manajemen KBS harus memastikan jumlah pengunjung harus bisa tercover oleh pemandu. Kalau satu kelompok berjumlah 25 orang dinilai terlalu banyak. 

"Idealnya satu kelompok 10 sampai 11 orang, didampingi 2 pemandu. 1 didepan untuk mendeskripsikan satwa, sedangkan 1 lagi dibelakang untuk memastikan pengunjung tidak keluar dari kelompoknya. Kemudian mencari tempat sepi yang remang-remang untuk pacaran," jelasnya.

Selain itu menurut Zuhro keamanan pengunjung juga harus menjadi perhatian serius. 

"Terutama terhadap 'gangguan' apalagi ini malam hari. Selain ancaman kehilangan barang," imbuhnya.

Harga tiket juga perlu dikaji betul. Karena tiket yang dijual harganya tidak murah.

"Informasinya Rp 100 ribu atau Rp 150 ribu. Dengan harga tiket itu pengunjung dapat layanan dan fasilitas apa saja. Sehingga mereka merasa puas," ujar Zuhro.

Kondisi penerangan juga menjadi perhatiannya. Terutama di spot-spot foto. Seiring dengan design yang sengaja dibuat redup agar tidak mengganggu satwa.

"Namun sebaiknya lokasi spot foto pencahayaan disesuaikan agar hasil foto maksimal. Namun tetap tidak mengganggu satwa," pungkasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni