Skip to main content

Belum Ada Tindakan Riil Atasi Banjir di Perumahan PBI, Warga Wadul Dewan

Mediabidik.Com– Dilanda banjir selama 10 tahun, warga di dua RW yaitu RW 09 dan RW 14 Perumahan Pondok Benowo Indah (PBI) Surabaya kelurahan Babat Jerawat wadul ke Komisi C DPRD Surabaya.

Warga PBI berharap Pemkot Surabaya segera melakukan intervensi dari masalah banjir di PBI.

Catur Anang Hutoyo, Ketua RW 09 PBI, kelurahan Babat Jerawat kecamatan Pakal usai hearing dengan Komisi C kepada media mengatakan, benar adanya dinas terkait sering mengecek PBI, namun tindakan riil antisipasi banjir belum dilakukan.

"Jadi sampai saat ini di perumahan kami masih banjir,"ujar Ketua RW09 PBI, Catur Anang di Surabaya, Rabu (15/02/23).

Ia menjelaskan, penyebab banjir di PBI salah satunya akibat luapan air dari perumahan Bukit Palma yang posisinya berada di atas perumahan PBI dekat rel kereta api.

Sebelumnya di rel kereta api, jelas Catur, ada tiga saluran air namun saat ini tinggal satu saluran air di RW 14, sehingga air menyatu di satu titik di RW 14 dan RW 09.

Kedua, kata Catur, pavingisasi di perumahan PBI memang sudah dilakukan di RW 09 melalui Jasmas dewan. Tapi, ketika di RW lainnya juga di paving tentu lebih tinggi pavingnya di RW 09, sehingga warga RW 09 menjadi banjir saat musim hujan.

"Banjir sampai 30 cm, dan kami beharap segera ada langkah nyata dari Pemkot Surabaya. Karena apa, sudah lama juga lapor ke pihak Kelurahan dan Kecamatan tapi tidak bertindak sedikitpun atasi banjir di perumahan PBI,"ungkap Catur.

Sementara anggota Komisi C DPRD Surabaya, Minun Latif mengatakan, permasalahan banjir di perumahan PBI memang sudah lama, dan belum teratasi.

Untuk itu, kami di Komisi C akan mendesak dinas terkait untuk segera melakukan normalisasi Saluran yang ada di sekitar di perumahan PBI.

"Tentu sudah tepat masyarakat mengadu ke dewan, nanti biar kita teruskan ke dinas terkait dari persoalan banjir di perumahan PBI. Kami percaya Pemkot Surabaya akan bergerak cepat mengatasi banjir di perumahan PBI,"pungkasnya. 

Sementara itu menurut Kasi Perencanaan dan Pengawasan Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) kota Surabaya Chandra Andi Wijaya mengatakan, ada pengaruh tata guna lahan yang kurang tertata dengan baik untuk pembuangan air. Pasalnya di kawasan itu banyak tambak. "Sebenarnya masalah penyelesaian tergantung koneksi saluran yang belum nyambung. Ada beberapa dan upaya yang akan kami tangani tahun ini,"kata Chandra.

Bozem yang berdekatan kawasan itu memang ada, namun belum termanfaatkan karena terbentur kepentingan. "Bozem itu sudah ada usulan untuk dibuat saluran kemudian kami akan melanjutkan pengerjaan pelangsengan atau tangkis tanggul di sisi utara PBI,"jelasnya. 

Selain itu pembangunan saluran tersier yang ada di lingkungan pemukiman akan dikerjakan juga di dua RW.  "Jadi ada yang menggunakan dana kelurahan (dakel) dan yang swakelola dari kami (DSDAMB). Yang pembangunan saluran itu menggunakan dakel sedangkan yang swakelola kami lakukan untuk pelengsengan,"tandasnya. (red) 

Comments

  1. Wah semnagat ya pak memang bencana itu kewajiban bersama apalagi mencari solusinya kebetulan ini ada sistem pemetakan penanganan banjir barangkali bisa diterapkan https://news.unair.ac.id/2018/07/13/33437/?lang=id

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni