Skip to main content

Terima Perwakilan Rampak Sarinah, Dewan Dukung Pengesahan RUU PPRT

Mediabidik.Com - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyatakan dukungannya terhadap upaya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Hal ini ia sampaikan setelah menerima audiensi dari perwakilan Rampak Sarinah yang melakukan aksi di depan gedung DPRD Surabaya, Rabu (15/2/2023).

Reni mengatakan, pihaknya sebagai wakil rakyat tentu merespon dengan baik apripasi dari warganya. Termasuk dari perwakilan Rampak Sarina yang memperjuangkan hak hak dari PRT.

"Ibu ibu ini memiliki kepedulian, sehingga dengan RUU PPRT ini semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap PRT dan tentu PRT diperlakukan sebaik mungkin. Saya sebagai wakil Warga Surabaya, tentu kami menerima dan meneruskan aspirasi ini ke anggota dewan lainnya dan pimpinan dan akan diteruskan ke DPR RI dan pemerintah," kata Reni saat menerima massa aksi di ruang banmus DPRD Surabaya.

Dalam kesempatan itu, mereka minta DPRD untuk memberi dorongan ke DPR RI dan pemerintah pusat agar bisa dibahas dan masuk ke Prolegnas. "Semoga RUU ini segera terbentuk demi memberikan rasa adil dan rasa aman dan nyaman," ujarnya.

Menurutnya, RUU PPRT ini penting untuk menjadi payung hukum agar PRT diperlakukan secara bermartabat dan dilindungi hak-hak kerjanya. 

"Kami akan memberikan suport demi keadilan, demi keamanan dan kenyamanan, karena semua manusia punya hak yang sama, termasuk PRT," paparnya.

Karena itu, sebagai badan legislatif, pihaknya akan mendorong agar RUU PRT menjadi inisiasi DPR RI dan masuk ke Prolegnas.

"Saya mendukung kalau RUU itu benar-benar dibahas dan disahkan oleh DPR dan pemerintah, sehingga bisa memproteksi para pekerja rumah tangga ini agar diperlakukan bermartabat dan dilindungi, dan tentu nasibnya diperhatikan," tuturnya.

Atas hal tersebut, koordinator aksi, Diah Puspita mengungkapkan harapannya. Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan ke DPRD Surabaya bisa diteruskan ke pusat agar segera disahkan.

Apalagi, kasus kekerasan yang menimpa PRT di berbagai daerah makin mengkhawatirkan. Mulai dari disiram air, punggung disetrika, hingga dipaksa memakan kotoran anjing.

"Kekerasan PRT ini luar biasa, nuansa perbudakan itu sekarang tergambar secara langsung dan itu sudah tidak manusiawi, makanya ini urgensi perlindungannya penting. Semoga segera di sahkan, kami ingin sesegera mungkin," ucapnya.

Sementara itu massa aksi lainnya, Veny mengaku bahwa PRT kerap dianggap rendah, dan diperlakukan seenaknya. Sehingga dengan pengesahan RUU PPRT ini dapat mendapatkan haknya.

"Kami meminta bapak ibu yang duduk di parlemen meneruskan aspirasi kami, PRT ini bekerja, kerap hak haknya tidaj didapatkan, selain itu diperlakukan tidak baik. Sehinga kami minta RUU ini segera disahkan supaya kami mendapat payung hukum yang kuat," jelasnya.

Dalam kesempatan itu mereka juga menyerahkan secara simbolis serbet kepada Wakil DPRD Surabaya Reni Astuti. Serbet itu dimaknai mereka sebagai representasi bahwa dari serbet inilah pekerjaan pekerjaan para majikan bisa terbantu oleh PRT. Disamping itu juga terdengar suara nyanyian ibu pertiwi yang lantang disuarakan massa aksi.(red)

Teks foto : Perwakilan Rampak Sarina saat melakukan aksi demo di gedung DPRD Surabaya, Kamis (15/2/2023).

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni