Skip to main content

PT KAI Beri Waktu 3 Hari Pedagang Pasar Turi Tahap III Untuk Segera Kosongkan Lahan

Mediabidik.Com - PT KAI mendesak lahan yang saat ini dihuni oleh para pedagang Pasar Turi tahap III akan segera dikosongkan. Dalam hearing Senin (6/2/2023) di ruang Komisi C untuk mencari solusi antara pedagang, pemkot, Komisi C DPRD Surabaya dan PT KAI berlangsung alot. PT KAI tetap ngotot untuk menertibkan lahan tersebut dari para pedagang. Sedangkan pedagang minta kelonggaran waktu sampai 23 Februari.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan bahwa pihaknya akan menertibkan para pedagang yang berada di lahan milik PT KAI, pada 9 Februari mendatang. "Ya tetap kami akan tertibkan 9 Februari. Karena sudah ada penyewanya (lahan),"kata Luqman.

Dalam waktu tiga hari tersisa ini pedagang harus mengemasi barang-barang dagangan. Oleh karena itu pihaknya segera menemui Pemkot Surabaya untuk menyiapkan solusi yang tepat. "Kan masih ada pemkot. Jadi kami akan bicarakan solusinya. Mumpung masih ada waktu tiga hari,"terangnya.

Penertiban yang dilakukan oleh PT KAI sudah dua kali ini tertunda. Penertiban pertama akan dilakukan 25 Januari bahkan alat berat sudah didatangkan di lokasi tersebut. Pedagang pun resah. Kemudian PT KAI berusaha kembali untuk melakukan penertiban di tanggal 31 Januari, namun tertunda. Karena anggota komisi C meminta untuk dilakukan penundaan dan sudah bertemu dengan pihak PT KAI Daop 8 Surabaya.

Ketua I perkumpulan pedagang Pasar Turi Tahap III, Rifai mengatakan pihaknya tidak sepakat dengan pengosongan lahan dengan waktu yang mepet ini. Alasannya pedagang belum mempersiapkan segala perpindahan ke tempat yang baru. Bahkan tempat yang baru pun belum dilakukan peninjauan oleh pedagang. Sehingga pihaknya membutuhkan waktu 2 minggu lagi untuk berkemas-kemas. 

"Kami tidak setuju, karena belum siap untuk direlokasi. Kami juga belum melihat tempatnya (relokasi) bagaimana,"kata Rifai. Bahkan ia mengaku apabila PT KAI akan melakukan penertiban di tanggal 9 Februari pihaknya akan melakukan perlawanan. "Ya kami akan melawan.  Karena pedagang sudah bersatu. Masak PT KAI gak mau luluh,"tegas Rifai.

Saat ini di Pasar Turi tahap III ada 1025 stand dan pedagang yang aktif sebanyak 93 pedagang. Setiap pedagang menurut Rifai memiliki lebih dari satu stand. Bahkan relokasi di pasar yang berdekatan dengan tempat tinggal pedagang menurutnya akan mematikan usaha pedagang. "Ini kan di luar nalar. Masak mau ditempatkan ke pasar lain. Malah mematikan usaha kita. Kita kembali nol lagi,"ujarnya. Ia juga menyebut selama menempati stand di lahan tersebut juga membayar retribusi untuk kebersihan. "Kita bayar uang kebersihan yang awalnya Rp 3 ribu jadi Rp 5 ribu. Tapi ada yang tidak bayar juga,"ungkap Rifai.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, Fauzie Mustaqim Yos mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan ulang Selasa (7/2/2023) pagi. Dari pendataan tersebut nanti akan dilihat KTP yang asli warga Surabaya. Jika mereka ber-KTP Surabaya maka pedagang akan direlokasi di pasar yang berdekatan tempat tinggal pedagang. "Saat pendataan yang pertama mereka belum mau menyerahkan (KTP). Karena pak wali kota minta pedagang yang KTP Surabaya untuk diakomodir,"kata Yos.

Yos menyebut ada sekitar 400 stand di beberapa pasar yang disiapkan untuk pedagang Pasar Turi tahap III. Bahkan pihaknya tidak membuat tempat penampungan sementara (TPS) di sekitar Pasar Turi yang diinginkan oleh para pedagang dengan alasan membutuhkan waktu dalam pembangunan TPS. "Kasihan kalau dibuatkan TPS sama halnya menunda jualan mereka. Jadi kami akan relokasi ke pasar yang dekat dengan tempat tinggal pedagang,"terangnya.

Bahkan Yos memberikan opsi kepada pedagang untuk di Pasar Turi baru, namun harus merubah dagangan. "Kalau ke Pasar Turi Baru mereka harus merubah konsep dagangan dari jualan dagangan basah ke dagangan kering,"imbuhnya.

Dengan waktu yang mepet ini Yos mengaku akan berkoordinasi dengan PT KAI. "Waktu dua hari ini kita usahakan bisa. Tanggal 8 Februari kami akan bertemu PT KAI solusinya gimana. Nanti pedagang juga kita beri tahu,"ungkapnya.

Sementara itu anggota komisi C DPRD Surabaya Bukhori Imron dengan waktu 2 minggu lagi, pedagang akan dengan sukarela pindah tempat. Oleh karena itu ia meminta Pemkot Surabaya untuk berkoordinasi kembali dengan PT KAI agar bisa mengusahakan waktu 2 minggu lagi. "Kalau tidak kami minta pemkot untuk tidak memberikan izin ke PT KAI apabila sikap PT KAI seperti itu. Kami juga akan melaporkan ke Menteri BUMN atas sikap PT KAI,"tegas Buchori.

Buchori juga meminta pemkot untuk memperhatikan nasib pedagang Pasar Turi tahap III. Menempatkan relokasi pedagang yang sewajarnya. "Mesti katanya tidak ada ikatan hukum antara pemkot dan pedagang dengan alasan tempat itu sempat terbakar. Namun kami mendorong agar pemkot memperhatikan nasib pedagang,"ujar Buchori. (red) 

Teks foto : Suasana hearing antara pedagang pasar Turi dengan PT KAI diruang Komisi C DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni