Skip to main content

Dewan Marah Temukan Ada Oknum Pejabat Main Titip Rutilahu Tanpa Prosedur

Mediabidik.Com– Politisi Nasdem yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya, Hari Santosa sangat kecewa dan marah besar, ketika mengetahui diduga ada oknum pejabat yang menitipkan nama untuk segera diperbaiki rumahnya dalam program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) Pemkot Surabaya.

"Ada titipan nama sehingga warga yang sudah list dalam antrian program Rutilahu digeser, sehingga nama titipan dari oknum pejabat tadi menjadi didahulukan dalam perbaikan rumah,"ujar Hari Santosa di Surabaya, Kamis (02/02/23).

Ia menambahkan, saat mendengar hal tersebut dirinya langsung cek ke Ketua RT dan ternyata Ketua RT nya pun tidak mengetahui pendatang baru dari nama warga yang segera di perbaiki rumahnya.

"Saya telusuri dan ternyata ada pejabat yang menitipkan langsung ke dinas terkait yang menangani program Rutilahu, sehingga nama warga yang sudah antri tertunda,"terangnya.

Hari Santosa menuturkan, memang jika ada pejabat yang ingin membantu warga untuk dapat program Rutilahu itu bagus. 

"Hanya saja jangan main titip titipan, jadi prosedural melalui RT/RW, Lurah, LPMK tetap dijalankan. Jangan langsung main atas, kasihan kan RT nya. Dengan kejadian tersebut warga jelas protes ke RT nya," tegas Hari Santosa.

Ia kembali mengatakan, temuan saya sebelumnya ada dua rumah warga di kelurahan Jeruk dalam tahap pengerjaan rebab rumah Rutilahu, tiba-tiba berhenti pengerjaannya, Bahkan hampir satu bulan terhenti.

"Padahal warga ini sudah masuk daftar antrian untuk di rehab rumah tidak layak huni terbut," kata Hari Santosa.

Ketika kami tanyakan ke warga pemilik rumah, tambah Hari Santosa, jawaban pemilik rumah bahwa berhenti karena dananya dari Pemkot Surabaya belum turun.

Kemudian, jelas Hari, kami minta warga tersebut lapor ke DPRKPP Surabaya dahulu Dinas PU bilang, jika rumah warga tidak dilanjutkan rehabnya dalam dua pekan, maka saya sendiri yang turun tangan. 

"Ternyata sebelum saya turun eh sudah dikerjakan kembali rumah warga yang berhenti proses rehab rumah tidak layak huni. Nah seperti ini yang saya tidak suka. Jangan sampai program Rutilahu dirusak oleh oknum pejabat dengan titip menitip orang,"pungkasnya. (red)

Teks foto : Politisi Nasdem yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya, Hari Santosa. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni