"Harapan kami, ini tidak berjalan begitu lama. Segera dipikirkan pejabat yang lebih definitif, supaya mereka bisa bekerja secara maksimal, dan fokus, tidak rangkap jabatan," jelasnya pada Senin (27/02/2023).
AH Thoni menambahkan, hal ini penting dilakukan dalam rangka upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terutama sektor perekonomian menengah kebawah
"Sedangkan sektor menengah kebawah ini, kebanyakan mereka yang berada dipasar-pasar tradisional," imbuhnya.
Legislator Fraksi Gerindra tersebut mewanti-wanti, supaya semua pihak yang melakukan proses rekrutmen termasuk diantaranya Badan Pengawas, agar mengedepankan azas kehati-hatian.
"Supaya ke depannya bisa maksimal. Bahwa proses rekrutmen tidak hanya didasari kapasitas dan kemampuan, tapi juga rekam jejak daripada calon-calon yang akan direkrut," ujarnya.
Menurut AH Thoni sejak periode awal tahun 2000an sampai sekarang, selalu terjadi fenomena orang yang duduk di jabatan direktur, atau jabatan lainnya di PD Pasar Surya banyak kesandung masalah.
"Jangan sampai fenomena itu terjadi lagi. Setelah direkrut, setelah dilantik, baru ketahuan ada sisi-sisi gelap, menyangkut rekam jejak dari pada direktur yang kemudian memberikan citra kurang baik. Dan memerikan kesan bahwa tim seleksi tidak cermat," terangnya.
Lebih lanjut AH Thoni mengatakan jabatan direktur PD Pasar Surya atau direktur BUMD milik Pemkot Surabaya, merupakan jabatan prestisius, karena Sudah Keputusan (SK) langsung dari wali kota.
"Apalagi direktur SK-nya langsung dari wali kota. Kalau direktur tersandung masalah bisa menurunkan citra wali kota. Bahkan bisa menurunkan legitimasi wali kota. Wali kota dianggap kecolongan dalam proses rekrutmen. Untuk itu kita mencermati supaya ada azas kehati-hatian dan kecermatan," pungkasnya.(red)
Comments
Post a Comment