Ada Gedung Sekolah yang Rusak, Komisi D Himbau Pihak Sekolah Segera Lapor Dispendik

Mediabidik.Com– Perihal gedung sekolah yang rusak setelah dua tahun tidak difungsikan dampak pandemi covid-19 kemarin. Komisi D DPRD Surabaya meminta kepada pihak sekolah segera mendata dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Surabaya.

'Nanti kita petakan mana gedung sekolah yang prioritas harus diperbaiki menggunakan anggaran tahun ini juga, atau diperbaiki dengan anggaran di tahun depan,"ujar Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah kepada wartawan usai rapat paripurna DPRD Surabaya, Jumat (10/02/23).

Hanya saja, tambah Khusnul, anggaran pembangunan yang dulu ada di Dinas Cipta Karya, sekarang ini anggaran sudah dikembalikan ke masing-masing dinas.

Seperti Dinas Pendidikan, jelas Khusnul, sudah ada satgas-satgasnya jadi yang mengerjakan satgas Dispendik untuk perbaikan gedung-gedung sekolah.

"Yang kecil-kecil seperti perbaikan gedung sekolah yang bocor atau kusam tak terawat, itu bisa dikerjakan tenaga ahli dari kita di Satgas. Sementara yang menggunakan anggaran besar itu sesuai program yang sudah kita canangkan dalam pembahasan APBD," terangnya.

Khusnul berharap, pihak sekolah segera lakukan inventarisir kondisi gedung sekolah masing-masing. Selanjutnya Pemkot Surabaya melalui Dispendik akan melakukan pemetaan mana gedung yang segera diperbaiki.

"Apa itu cukup satgas saja, atau perbaikan menyeluruh. Tentu akan dilihat dulu tingkat kerusakan gedung sekolah sampai berapa persen, sedikit kerusakan gedung apakah mengganggu proses belajar," pungkasnya. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog