Skip to main content

Ada Gedung Sekolah yang Rusak, Komisi D Himbau Pihak Sekolah Segera Lapor Dispendik

Mediabidik.Com– Perihal gedung sekolah yang rusak setelah dua tahun tidak difungsikan dampak pandemi covid-19 kemarin. Komisi D DPRD Surabaya meminta kepada pihak sekolah segera mendata dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Surabaya. 

'Nanti kita petakan mana gedung sekolah yang prioritas harus diperbaiki menggunakan anggaran tahun ini juga, atau diperbaiki dengan anggaran di tahun depan,"ujar Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah kepada wartawan usai rapat paripurna DPRD Surabaya, Jumat (10/02/23).

Hanya saja, tambah Khusnul, anggaran pembangunan yang dulu ada di Dinas Cipta Karya, sekarang ini anggaran sudah dikembalikan ke masing-masing dinas. 

Seperti Dinas Pendidikan, jelas Khusnul, sudah ada satgas-satgasnya jadi yang mengerjakan satgas Dispendik untuk perbaikan gedung-gedung sekolah.

"Yang kecil-kecil seperti perbaikan gedung sekolah yang bocor atau kusam tak terawat, itu bisa dikerjakan tenaga ahli dari kita di Satgas. Sementara yang menggunakan anggaran besar itu sesuai program yang sudah kita canangkan dalam pembahasan APBD," terangnya.

Khusnul berharap, pihak sekolah segera lakukan inventarisir kondisi gedung sekolah masing-masing. Selanjutnya Pemkot Surabaya melalui Dispendik akan melakukan pemetaan mana gedung yang segera diperbaiki.

"Apa itu cukup satgas saja, atau perbaikan menyeluruh. Tentu akan dilihat dulu tingkat kerusakan gedung sekolah sampai berapa persen, sedikit kerusakan gedung apakah mengganggu proses belajar," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni