Skip to main content

DPM-PTSP Pastikan Ijin Pasar Induk Sidotopo Lengkap

Mediabidik.Com - Dinas Penanam Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya memastikan bahwa perijinan Pasar Induk Surabaya (PIS) jalan Sidotopo Lor 68 A Surabaya sudah lengkap perijinannya. 

Berdasarkan data yang didapat bahwa Pasar Induk Sidotopo Lor 68 A Surabaya sudah memiliki data lengkap diantaranya : Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) No. 511.2/4403/436.7.4/2022, yang terbit tanggal 8 Agustus 2022, IMB No. 188.4/5695-93/436.7.4/2022, terbit pada tanggal 24 Oktober 2022, Perstek arahan sistem drainase dari DSDABM No. 622.5/7565/436.7.3/2022, terbit tanggal 26 Agustus 2022.

Surat persetujuan teknis (Perstek) arahan sistem drainase dari DPM-PTSP No. 622.5/232/C/PAR-RD/436.7.15/2022, tanggal 29 Agustus 2022, PKPLH dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) No. 660/22/436.7.10/2022, terbit tanggal 22 Oktober 2022. NIB - BKPM Pusat atas nama PT Paskomnas Indonesia terbit tanggal 3 Maret 2020, serta Amdalalin dari Kementerian Perhubungan Nomor. KP. 468/LT.408//DJPD-Amdalalin/2022, terbit tanggal 16 September 2022.

Kepala DPM-PTSP Dewi Soeriyawati mengatakan, jadi perijinan yang ada dipasar induk Sidotopo telah terbit SKRK No. 511.2/4403/436.7.4/2022, zona industri, kegiatan pasar induk rakyat, terbit tanggal 8 Agustus 2022 tahun kemarin. 
Kemudian dari SKRK terbitlah IMB No. 188.4/5695-93/436.7.4/2022, guna pasar rakyat induk, terbitnya tanggal 24 Oktober 2022. 

Jadi SKRK terbit Agustus, IMB nya Oktober 2022, kemudian ada persetujuan teknis arahan sistem drainase dari DSDABM, No. 622.5/7565/436.7.3/2022. Jadi persteknya drainase dulu dia masukan ke masing-masing OPD. 

"Jadi pemohon itu masukan ke sistem melalui SSW Alpa sekali ini langsung disebar ke masing-masing, dan terbitnya arahan drainase tanggal 26 Agustus 2022, ini hampir bersamaan dengan SKRK nya." terang Dewi, Selasa (21/2/2023). 

Kemudian, tambah Dewi sapaan akrab Kadis DPM-PTSP, surat arahan persetujuan teknis yang terbit dari DPM-PTSP No. 622.5/232/C/PAR-RD/436.7.15/2022 terbitnya tanggal 29 Agustus 2022. Jadi persteknya drainase dari DSDABM 26 Agustus 2022, maka, terbitlah surat persetujuan dari DPM-PTSP. 

"Kemudian PKPLH dari Dinas Lingkungan Hidup No. 660/22/436.7.10/2022, tanggal 22 Oktober 2022. Terkait dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) pasar rakyat induk jalan Sidotopo lor 68 A, kelurahan Sidotopo Surabaya." paparnya. 

Terus ada NIB, dia menjelaskan, NIB nya terbit tanggal 3 Maret 2020, atas nama PT Paskomnas Indonesia selaku penggelola, ada 5 KBLI 46312, 46209, 46313, 46319 dan 68111. Ini terkait dengan perdagangan besar buah-buahan, hasil pertanian sayur mayur, makanan dan minuman, dan resiko nya rendah, "Berarti resikonya rendah pengawasan nya dikota Surabaya. " pungkasnya. 

Hal senada dikatakan Erringgo Perkasa koordinator pelayanan perijinan DPM-PTSP mengatakan, perijinan sudah lengkap semua, makanya kemarin di resmikan bapak Walikota,semu. Dan ini resikonya rendah semua, pasar buah dan pasar perdagangan besar, "Untuk buah-buahan, hasil pertanian dan hewan hidup. Sayuran dan bahan makanan serta minuman." terang Ringgo kepada media ini, Selasa (21/2/2023). 

Perihal penyegelan yang pernah dilakukan Satpol PP kota Surabaya tahun lalu, Ringgo menjelaskan, waktu disegel itu karena tidak ada IMB nya, tahun 2020. Kemudian mereka (PIS) mengurus IMB dan IMB nya sudah keluar. 

"Untuk luas lahannya 30858 m2, dan tidak ada kendala sama sekali. Zonanya untuk industri, kegiatannya untuk pasar rakyat induk."ungkapnya. 

Teks foto : Bukti perijinan SKRK dan IMB Pasar induk Sidotopo. 



Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt
220 comments
Read more

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
77 comments
Read more

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama
Post a Comment
Read more