Skip to main content

Pokja JUDES Gelar Diskusi Rutin Bertema "Pers Produk Jurnalistik Vs Media Sosial"

Mediabidik.com - Produk Jurnalistik di tengah gempuran beragam media sosial. Harapan besar pers tetap bisa mengawal setiap babakan sejarah di Indonesia. Namun demikian pers harus tetap melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggara roda pemerintahan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan rutin forum group discussion bertajuk Obral Obrol oleh Pokja Jurnalis Dewan Kota Surabaya (Judes) di Jalan Yos Sudarso, Surabaya. Mengangkat tema "Pers Produk Jurnalistik Vs Media Sosial" kegiatan tersebut dihadiri oleh Arif Fathoni, Anggota Komisi A, Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dan Eko Widodo selaku Wakil Sekretaris PWI Jatim serta Abdul Aziz (Duta Masyarakat) sebagai Praktisi Media, hadir juga Abdul Hakim yang juga sebagai Praktisi Media (LKBN Antara).

"Makanya, kenapa saya bilang bahwa meningkatnya kualitas demokrasi atau menurunnya kualitas demokrasi itu ditentukan dengan teman-teman pers. Karena demokrasi tanpa pers itu sama dengan makan nasi tanpa ayam," ujar Arif Fatoni sesaat setelah Obral Obrol, Kamis (16/2/2023).

Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini berharap agar pers tidak menjadi media klarifikator atas apa yang muncul di media sosial. Sebab media sosial itu kan telanjang tanpa aturan sementara produk jurnalistik itu memiliki kode etik, memiliki standar-standar produk jurnalistik 

"Kami berharap, Justru malah pers itu yang memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia dengan menguji kualitas isu yang muncul di medsos karena apa, kalau ini dibiarkan medsos sebagai agitasi sebagai media propaganda ini lama-lama kalau kemudian tidak diantisipasi, distruksi informasi ini membahayakan nilai-nilai ke Indonesiaan kita," papar Arif Fathoni.

Dia menyatakan bahwa Indonesia itu dibangun karena keberagamannya. Sementara kita lihat di media sosial sudah tidak ada lagi norma, tidak ada energi tata krama.
 
"Makanya kami berharap proses ini terus mengawal transisi demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat kita agar tetap teguh pada nilai-nilai ke-Indonesiaan," tutupnya.

Sementara, Wakil Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur, Eko Widodo mengatakan bahwa kita harus bijak dalam bermedsos. Sebab media sosial ini produknya tidak bisa dioertanggungjawabkan.

"Bedanya dengan produk jurnalistik adalah mengikuti rambu-rambu yang ada. Kita punya kode etik jurnalistik," terangnya.

Eko menegaskan bahwa PWI Jatim terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah segala informasi yang ada di medsos.

"Harus diuji kebenarannya, harus ditelusuri narasumbernya, harus dicek tempat lokasi kejadiannya itu supaya tidak menjadi berita hoax atau berita bohong," tuntasnya.

Abdul Aziz salah satu Praktisi Media dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa perkembangan yang pers yang saat ini beriringan dengan memboomingnya media sosial, maka insan pers harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Dan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk melakukan inovasi. Mengembangkan pengetahuannya sehingga menghasilkan produk yang inovatif, adaptif dan dapat dipertanggungjawabkan," paparnya. 

Aziz yang juga Jurnalis Duta Masyarakat ini menyarankan bahwa seorang Jurnalis harus memiliki jiwa pioner di dunia informasi, khususnya dalam menghasilkan produk pemberitaan yang kompeten. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh