Skip to main content

Pokja JUDES Gelar Diskusi Rutin Bertema "Pers Produk Jurnalistik Vs Media Sosial"

Mediabidik.com - Produk Jurnalistik di tengah gempuran beragam media sosial. Harapan besar pers tetap bisa mengawal setiap babakan sejarah di Indonesia. Namun demikian pers harus tetap melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggara roda pemerintahan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan rutin forum group discussion bertajuk Obral Obrol oleh Pokja Jurnalis Dewan Kota Surabaya (Judes) di Jalan Yos Sudarso, Surabaya. Mengangkat tema "Pers Produk Jurnalistik Vs Media Sosial" kegiatan tersebut dihadiri oleh Arif Fathoni, Anggota Komisi A, Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dan Eko Widodo selaku Wakil Sekretaris PWI Jatim serta Abdul Aziz (Duta Masyarakat) sebagai Praktisi Media, hadir juga Abdul Hakim yang juga sebagai Praktisi Media (LKBN Antara).

"Makanya, kenapa saya bilang bahwa meningkatnya kualitas demokrasi atau menurunnya kualitas demokrasi itu ditentukan dengan teman-teman pers. Karena demokrasi tanpa pers itu sama dengan makan nasi tanpa ayam," ujar Arif Fatoni sesaat setelah Obral Obrol, Kamis (16/2/2023).

Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini berharap agar pers tidak menjadi media klarifikator atas apa yang muncul di media sosial. Sebab media sosial itu kan telanjang tanpa aturan sementara produk jurnalistik itu memiliki kode etik, memiliki standar-standar produk jurnalistik 

"Kami berharap, Justru malah pers itu yang memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia dengan menguji kualitas isu yang muncul di medsos karena apa, kalau ini dibiarkan medsos sebagai agitasi sebagai media propaganda ini lama-lama kalau kemudian tidak diantisipasi, distruksi informasi ini membahayakan nilai-nilai ke Indonesiaan kita," papar Arif Fathoni.

Dia menyatakan bahwa Indonesia itu dibangun karena keberagamannya. Sementara kita lihat di media sosial sudah tidak ada lagi norma, tidak ada energi tata krama.
 
"Makanya kami berharap proses ini terus mengawal transisi demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat kita agar tetap teguh pada nilai-nilai ke-Indonesiaan," tutupnya.

Sementara, Wakil Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur, Eko Widodo mengatakan bahwa kita harus bijak dalam bermedsos. Sebab media sosial ini produknya tidak bisa dioertanggungjawabkan.

"Bedanya dengan produk jurnalistik adalah mengikuti rambu-rambu yang ada. Kita punya kode etik jurnalistik," terangnya.

Eko menegaskan bahwa PWI Jatim terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah segala informasi yang ada di medsos.

"Harus diuji kebenarannya, harus ditelusuri narasumbernya, harus dicek tempat lokasi kejadiannya itu supaya tidak menjadi berita hoax atau berita bohong," tuntasnya.

Abdul Aziz salah satu Praktisi Media dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa perkembangan yang pers yang saat ini beriringan dengan memboomingnya media sosial, maka insan pers harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Dan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk melakukan inovasi. Mengembangkan pengetahuannya sehingga menghasilkan produk yang inovatif, adaptif dan dapat dipertanggungjawabkan," paparnya. 

Aziz yang juga Jurnalis Duta Masyarakat ini menyarankan bahwa seorang Jurnalis harus memiliki jiwa pioner di dunia informasi, khususnya dalam menghasilkan produk pemberitaan yang kompeten. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...