Mediabidik.Com - Menanggapi temuan anggota Komisi D DPRD Surabaya Hari Santosa dugaan adanya oknum pejabat yang main titip rutilahu tanpa prosedur di kelurahan Jeruk kecamatan Lakarsantri Surabaya yang disinyalir tidak jelas.
Irvan Wahyu Drajat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya mengatakan, kalau ada komentar seperti itu, kita minta datanya, siapa pejabatnya kemudian dimana lokasinya dan kita pertanyakan data darimana itu.
"Karena semua usulan itu dari kelurahan, RT/RW musyawarah dan KTPR (Kelompok Teknis Perbaikan Rumah)," ujar Irvan, Kamis (2/2/2023).
Irvan menegaskan, masukan silakan, masukan usulan itu bisa dari mana saja, ngak usah parpol tetangganya pun boleh. Tapi kan harus melalui musyawarah dikelurahan, untuk ditetapkan prioritas siapa yang menerima. Kemudian diverifikasi, kepemilikan rumahnya, alas haknya. "Banyak prosedurnya ngak sekedar usul langsung didandani," tegas Irvan.
Kembali Irvan mengatakan, ya sesuai prosedur saja, melalui RT/RW atau Kader Surabaya Hebat (KSH) kemudian dibahas ditingkat kelurahan, dimusyawarahkan untuk ditetapkan urutan prioritas.
"Setelah musyawarah itu baru diusulkan verifikasi bersama melalui aplikasi e-Rutilahu itu bersama Dinsos, kelurahan, kecamatan dan juga DPRKPP, "terangnya.
Untuk program rutilahu tahun ini, Irvan menjelaskan, untuk tahun ini, mulai Januari sudah berproses semua diharapkan Februari sudah ada yang selesai. "Untuk Januari ini yang sudah berproses pengerjaan kurang lebih 50 unit, "kata Irvan.
Dari mencapai target 3500 unit untuk program rutilahu tahun 2023, Irvan mengatakan, ya tergantung kecepatan KTPR, Ya tinggal dirata-rata saja. Paling tidak tiap bulan 150 unit, dan nanti akan meningkat-meningkat terus. "Dan diharapkan yang kontrak bulan Januari, Februari sudah selesai." pungkasnya. (Red)
Comments
Post a Comment