Ini Tanggapan Kadis DPRKPP Perihal Temuan Anggota Komisi D Terkait Rutilahu

Mediabidik.Com - Menanggapi temuan anggota Komisi D DPRD Surabaya Hari Santosa dugaan adanya oknum pejabat yang main titip rutilahu tanpa prosedur di kelurahan Jeruk kecamatan Lakarsantri Surabaya yang disinyalir tidak jelas.

Irvan Wahyu Drajat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya mengatakan, kalau ada komentar seperti itu, kita minta datanya, siapa pejabatnya kemudian dimana lokasinya dan kita pertanyakan data darimana itu.

"Karena semua usulan itu dari kelurahan, RT/RW musyawarah dan KTPR (Kelompok Teknis Perbaikan Rumah)," ujar Irvan, Kamis (2/2/2023).

Irvan menegaskan, masukan silakan, masukan usulan itu bisa dari mana saja, ngak usah parpol tetangganya pun boleh. Tapi kan harus melalui musyawarah dikelurahan, untuk ditetapkan prioritas siapa yang menerima. Kemudian diverifikasi, kepemilikan rumahnya, alas haknya. "Banyak prosedurnya ngak sekedar usul langsung didandani," tegas Irvan.

Kembali Irvan mengatakan, ya sesuai prosedur saja, melalui RT/RW atau Kader Surabaya Hebat (KSH) kemudian dibahas ditingkat kelurahan, dimusyawarahkan untuk ditetapkan urutan prioritas.

"Setelah musyawarah itu baru diusulkan verifikasi bersama melalui aplikasi e-Rutilahu itu bersama Dinsos, kelurahan, kecamatan dan juga DPRKPP, "terangnya.

Untuk program rutilahu tahun ini, Irvan menjelaskan, untuk tahun ini, mulai Januari sudah berproses semua diharapkan Februari sudah ada yang selesai. "Untuk Januari ini yang sudah berproses pengerjaan kurang lebih 50 unit, "kata Irvan.

Dari mencapai target 3500 unit untuk program rutilahu tahun 2023, Irvan mengatakan, ya tergantung kecepatan KTPR, Ya tinggal dirata-rata saja. Paling tidak tiap bulan 150 unit, dan nanti akan meningkat-meningkat terus. "Dan diharapkan yang kontrak bulan Januari, Februari sudah selesai." pungkasnya. (Red)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog