Skip to main content

Ini Tanggapan Kadis DPRKPP Perihal Temuan Anggota Komisi D Terkait Rutilahu

Mediabidik.Com - Menanggapi temuan anggota Komisi D DPRD Surabaya Hari Santosa dugaan adanya oknum pejabat yang main titip rutilahu tanpa prosedur di kelurahan Jeruk kecamatan Lakarsantri Surabaya yang disinyalir tidak jelas. 

Irvan Wahyu Drajat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya mengatakan, kalau ada komentar seperti itu, kita minta datanya, siapa pejabatnya kemudian dimana lokasinya dan kita pertanyakan data darimana itu. 

"Karena semua usulan itu dari kelurahan, RT/RW musyawarah dan KTPR (Kelompok Teknis Perbaikan Rumah)," ujar Irvan, Kamis (2/2/2023). 

Irvan menegaskan, masukan silakan, masukan usulan itu bisa dari mana saja, ngak usah parpol tetangganya pun boleh. Tapi kan harus melalui musyawarah dikelurahan, untuk ditetapkan prioritas siapa yang menerima. Kemudian diverifikasi, kepemilikan rumahnya, alas haknya. "Banyak prosedurnya ngak sekedar usul langsung didandani," tegas Irvan. 

Kembali Irvan mengatakan, ya sesuai prosedur saja, melalui RT/RW atau Kader Surabaya Hebat (KSH) kemudian dibahas ditingkat kelurahan, dimusyawarahkan untuk ditetapkan urutan prioritas. 

"Setelah musyawarah itu baru diusulkan verifikasi bersama melalui aplikasi e-Rutilahu itu bersama Dinsos, kelurahan, kecamatan dan juga DPRKPP, "terangnya.

Untuk program rutilahu tahun ini, Irvan menjelaskan, untuk tahun ini, mulai Januari sudah berproses semua diharapkan Februari sudah ada yang selesai. "Untuk Januari ini yang sudah berproses pengerjaan kurang lebih 50 unit, "kata Irvan. 

Dari mencapai target 3500 unit untuk program rutilahu tahun 2023, Irvan mengatakan, ya tergantung kecepatan KTPR, Ya tinggal dirata-rata saja. Paling tidak tiap bulan 150 unit, dan nanti akan meningkat-meningkat terus. "Dan diharapkan yang kontrak bulan Januari, Februari sudah selesai." pungkasnya. (Red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni